Friday, March 17, 2006

The Use of the first electric-diesel-train in Yogyakarta

Minister of Transportation, Hatta Rajasa, Wednesday (1/3) at Tugu Station, Yogyakarta, inaugurated symbolically the use of electric diesel train (KRDE) Prambanan Ekspres connecting Yogyakarta—Solobalapan Station in Solo. The use of this KRDE is the first in Indonesia.

Also attending the innauguration ceremony the Deputy of Infrastructure Logistic at the State Ministry for State-Owned Enterprises (SoE) on behalf of the minister, Governor of Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubono X, members of Commission V at the House of Representatives (DPR) Republic of Indonesia, Director General of Railway, and the commissioners and directors of PT Kereta Api.

In his speech, Minister of Transportation expressed proudly that the KRDE is modified by Inodnesian, from the SoE PT INKA, showing that our capacity is not to be underestimated by other countries. In fact, PT Inka will develop another 10 sets of electric train with only 30% components are made abroad while the remaining 70% are made by PT Inka.



Hatta also said that the government is trying hard, through long term, mid term and short development program in transportation sector, to develop a national transportation system that is reliable, efficient and with added.


On the other hand, President Director of PT KAI, Ronny Wahyudi, said that the just inaugurated KRDE is the result of the modification of the electric train (KRL)-Holec executed by the PT Inka Madiun. One set of the KRDE will have a capacity of 500 passengers.

From www.kkppi.go.id

Monday, March 13, 2006

EVAKUASI LION AIR DI BANDARA JUANDA ; Harus Datangkan 'Salvage' dari Bali

6 Maret 2006

SURABAYA (KR) - Evakuasi pesawat terbang jenis MD-82 milik maskapai penerbangan Lion Air jalur Denpasar-Surabaya yang mengalami over shoot (terperosok ke luar landasan pacu) Bandara Juanda Surabaya, Sabtu (4/3) petang, sampai Minggu (5/3) masih berlangsung. Antara lain upaya evakuasi didukung peralatan evakuasi (salvage) dari Bandara Ngurah Rai Bali.



Seorang petugas dari Airport Duty Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Bandara Juanda Surabaya, Wasis, ketika dihubungi Antara kemarin petang mengakui, proses evakuasi masih berlangsung. Proses evakuasi pesawat naas itu bisa dilakukan setelah mendatangkan salvage dari Bandara Ngurah Rai.

"Kini masih terus dilakukan proses evakuasi. Masalahnya tanah di lapangan rumput luar landasan pacu kondisinya becek (lembek), sehingga perlu pemadatan. Ini yang membuat evakuasi sedikit sulit dan memakan waktu," ujarnya.

Diakui, selain petugas dari PAP I Bandara Juanda dan Lion Air, proses evakuasi ini juga disaksikan petugas dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Dephub yang sejak Minggu pagi sudah berada di Juanda.

"Petugas dari KNKT inilah yang meneliti sebab-sebab terjadinya kecelakaan pesawat. Apakah ada human error, faktor cuaca, atau kerusakan teknis maupun faktor lainnya," ungkap Wasis.

Asisten Manajer Hukum dan Humas PAP I Bandara Ngurah Rai A Munir mengatakan, Bandara Juanda Surabaya mendatangkan salvage dari Ngurah Rai pada Minggu pagi dan langsung dioperasikan.

"Nggak tahu tuh, padahal di Indonesia ada empat bandara yang memiliki salvage, yaitu Soekarno-Hatta, Juanda, Ngurah Rai dan Hasanuddin. Katanya yang di Surabaya (Juanda) ada kerusakan, sehingga terpaksa mendatangkan dari Ngurah Rai," ungkap Munir.

Ia menjelaskan, salvage merupakan alat seperti balon, digunakan dengan cara meletakkannya di bawah badan pesawat selanjutnya dipompa. Sehingga pesawat tersebut terangkat kemudian di tarik dari lokasi kecelakaan.

Seperti diberitakan, Lion Air dengan nomor penerbangan IW 8987 dari Ngurah Rai mengangkut 156 penumpang dan enam orang kru, mengalami over shoot di luar landasan pacu Bandara Juanda Surabaya, Minggu petang (4/3). Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kecelakaan itu, namun mengakibatkan operasional Juanda terganggu.

Sembilan keberangkatan pesawat di delay, yaitu GIA 073 jalur Jakarta, GIA 044 jalur Mataram, Lion 314 jalur Banjarmasin, Adam Air 777 jalur Makassar, Lion 173 jalur Jakarta, Mandala 211 jalur Semarang, Lion 780 jalur Makassar, Mandala 463 jalur Jakarta, serta Lion 585 jalur Jakarta.

Selain itu, ada empat pesawat yang harus divert (dialihkan pendaratannya) dari Bandara Juanda ke Bandara Ngurah Rai Denpasar, yaitu Adam Air 196 dari Jakarta, Batavia Air 232 dari Denpasar kembali ke Denpasar, GIA 320 dari Jakarta dan Lion 365 dari Balikpapan.

Aktivitas penerbangan terganggu lebih dari satu jam. "Pada saat itu aktivitas penerbangan sempat terganggu lebih dari satu jam, sebab petugas harus membersihkan landasan pacu yang dipenuhi lumpur akibat pesawat Lion Air tergelincir dan keluar dari landasan pacu sejauh 30 meter," kata Juru Bicara Bandara Internasional Juanda Surabaya Mulyono.

Diambil dari Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

PENUMPANG KA PASCA KECELAKAAN ; Tak Kapok Naik di Atas Atap

6 Maret 2006

JAKARTA (KR) - Meski kecelakaan Kereta Api Ekonomi No 907 jurusan Rangkasbitung-Jakarta baru saja terjadi, Jumat (3/3) pukul 07.33 WIB di Stasiun Kebayoran Lama, akibat terlalu berat menahan beban berupa orang-orang yang menumpang di atas atap, namun masyarakat tampaknya tetap tidak kapok naik di atap gerbong kereta. Bahkan sebagian korban kecelakaan itu pun mengaku tetap akan naik KA meski berdesak-desakan dan terpaksa di atas atap gerbong.


"Kalau luka di kaki saya sudah sembuh, saya tetap akan naik kereta api, meskipun harus berdesak-desakan, bahkan naik di atap gerbong," ujar salah satu korban kecelakaan KA No 907, Agusnedi (31) seusai mendapat perawatan di RS Medika Permata Hijau Jakarta, Minggu (5/3) kepada Antara.

Menurut korban yang sehari-hari berjualan bakso keliling kampung itu, para penumpang rela berdesak-desakan dan naik di atas gerbong karena harga tiket KA murah. Hanya dengan membeli tiket seharga Rp 1.000-Rp 2.500, bahkan jika membayar langsung pada kondektur KA di dalam kereta tanpa harus membeli tiket melalui loket, harganya bisa lebih miring.

"Kalau naik angkutan umum lainnya akan menghabiskan ongkos sekitar Rp 20 ribu, tetapi kalau naik kereta pulang-pergi paling banyak keluar Rp 5.000," kata korban yang mengaku sudah 10 tahun lebih menggunakan KA sebagai sarana transportasi.

Hal senada diungkapkan korban lain, M Haris (30), yang nekat lompat dari dalam gerbong saat KA itu melaju kencang.

Sementara itu, Sabtu (4/3), sembilan penumpang yang berada di atas atap KRL 531 jurusan Bogor-Jakarta Kota, menjadi korban akibat putusnya kabel aliran listrik. Peristiwa yang terjadi di dekat Stasiun Gondangdia tersebut berlangsung ketika KRL 531 itu sedang melaju masuk ke arah Stasiun Gondangdia.

Terdapat sembilan penumpang yang saat itu duduk di atap gerbong dan mereka melihat kabel listrik di atas lintasan itu melengkung ke bawah akibat ada gangguan di salah satu 'pantograph.

Sebanyak delapan orang penumpang spontan melompat dari atas gerbong untuk menghindari kabel tersebut, namun seorang penumpang tidak sempat melompat dan langsung tersengat kabel listrik.

Dua korban tewas yakni, Mohammad Erry Sucipto (26) langsung meninggal dan jenazahnya dikirim ke RSUP Cipto Mangunkusumo (RSCM), sementara Dedi Junaedi meninggal setelah mendapat perawatan di RSCM.

Dua korban meninggal dunia akibat kecelakaan KRL 531 jurusan Bogor-Jakarta itu, tidak dapat memperoleh santunan dari asuransi karena keduanya tidak memiliki tiket saat menumpang KRL tersebut.

"Keduanya tidak memiliki tiket, jadi tidak memiliki asuransi kecelakaan sehingga tidak bisa mendapat santunan," kata Humas PT Kereta Api Daerah Operasi I Jakarta Ahmad Sujadi.

Dijelaskan, kepastian para korban tersebut tidak memiliki tiket setelah pada sekitar pukul 14.00 WIB Kepala Daerah Operasi I PT KA Jakarta Yudarso Yudiono mengunjungi para korban kecelakaan yang dibawa ke RSCM.

Setelah dua hari berturut-turut terjadi kecelakaan yang menimpa penumpang kereta api dan mengakibatkan puluhan korban mengalami luka-luka, bahkan dua diantaranya tewas, jajaran Direksi PT KAI dan PT KA Daops I Jakarta akan melakukan rapat dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian Dephub Sumino Eko Saputro.

Diambil dari Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

Lion Air Tergelincir di Surabaya

5 Maret 2006

SURABAYA (KR) - Pesawat MD-82 Lion Air jurusan Denpasar-Surabaya yang dipiloti Kapten Priyo dan Co Pilot Yohanes Adi, Sabtu (4/3) keluar dari ujung landasan (over shoot) sejauh sekitar 30 meter. Pesawat dengan nomor penerbangan QW 8987 ini membawa 156 orang dari kapasitas 160 penumpang.


Menurut sejumlah penumpang, sebagaimana dikutip Antara, saat pesawat akan mendarat, berputar-putar cukup lama di atas Surabaya. Ketika mendarat lurus dengan runway, posisi pesawat masih tinggi, tidak seperti biasanya. Demikian pula saat roda pesawat sudah menyentuh landasan, pesawat sempat naik lagi, hingga kemudian tergelincir jauh di luar ujung runway, dalam posisi terperosok, sehingga sebagian jendela tertutup lumpur.

Saat menjelang pendaratan juga tidak ada pengumuman apa-apa, dan setelah tergelincir pesawat berhenti, namun pilot pesawat bersama kru sempat memberitahu penumpang agar tetap duduk. Baru setelah pintu darurat terbuka, penumpang turun. Di luar telah siaga mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran dan lainnya.

Setelah sempat mengganggu penerbangan, pesawat Lion Air ditarik ke hanggar. Menurut PR Lion Air, Hasyim Al Habsyi, manajemen bandara masih berkoordinasi mencari waktu yang paling aman. Hal ini untuk tidak mengganggu jadwal penerbangan yang lain. “Bandara sudah kembali dibuka,” kata Hasyim.

Hingga kemarin belum diketahui secara pasti penyebab tergelincirnya pesawat tersebut. Pihak Lion Air menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang akan menyelidiki lebih jauh. “Belum diketahui, apakah landasan licin. Kita menunggu pemeriksaan KNKT,” katanya.

Menurut Hasyim Al Habsy, segala persiapan dan cek mesin telah dilakukan oleh manajemen Lion Air menjelang keberangkatannya menuju Bandara Juanda Surabaya dari Denpasar Bali. Segala sesuatunya tidak ada masalah dan tidak ada tanda-tanda kerusakan mesin.

“Tidak ada kerusakan apa pun. Pesawat tidak bermasalah dan segala prosedural telah dijalankan,” katanya.

Hasyim menjelaskan, hingga pesawat tergelincir pun tidak ada kerusakan, karena itu dia menjamin pesawat tersebut tidak mengalami kerusakan menjelang lepas landas. “Pesawat tidak ada kerusakan di lapangan. Meski pesawat keluar landasan, pesawat juga tidak mengalami kerusakan,” ujarnya.

Namun sejumlah penumpang menuturkan ketidakberesan mesin pesawat sejak masih di Bandara Ngurah Rai Denpasar sebelum tinggal landas. Menurut Dimas, salah satu penumpang yang duduk di kursi no 10, ketika pesawat sudah jalan beberapa meter, tiba-tiba pesawat mundur dan para penumpang pun diturunkan. Kejadian itu dituturkan salah satu penumpang Wings Air, Dimas.

“Waktu mau berangkat sudah ada yang tidak beres. Saat penumpang sudah di kabin dan pesawat jalan beberapa meter, pesawat mundur lagi. Kemudian pramugari minta penumpang turun semua. Alasan awak pesawat saat itu karena ada kendala teknis. Namun tidak berapa lama kemudian, penumpang diminta naik lagi,” ujar mahasiswa ITS ini.

Pesawat kemudian terbang kembali secara normal. Namun saat hendak mendarat di Bandara Djuanda Surabaya, langit terlihat mendung. “Saat landing sih aman, tapi pesawat tiba-tiba oleng kayak licin jalannya,” kata Dimas.

Dimas merasakan pesawat oleng ke kiri dan keluar dari landasan dan berhenti di rerumputan. “Saat itu penumpang panik semua, banyak yang teriak-teriak dan ketakutan, semua takut kayak kejadian Lion Air di Semarang,” tuturnya.

Sebelumnya sempat dikabarkan yang tergelincir adalah pesawat Wings Air. Sebab, tiket boarding pass yang dimiliki penumpang memang tertulis tiket boarding pass penumpang atas nama Wings Air, anak perusahaan Lions Air. “Boarding pass-nya Wings Air, tapi kok pesawatnya Lion Air,” ujar salah seorang penumpang, Dimas.

Adanya pergantian pesawat dari Wings Air ke Lions Air ternyata diakui oleh PR Lion Air, Hasyim Al Habsi. Menurutnya, pesawat Wings Air yang sebenarnya dipesan oleh penumpang mengalami kerusakan sehingga diganti dengan pesawat Lion Air. “Karena kondisi ketersediaan kebutuhan ad hoc saat itu, Wings Air lagi dalam perbaikan. Maka Lion Air dipinjamkan. Yang jelas penumpang tidak telantar,” kata Hasyim.

Diambil dari Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

Lion Air Tergelincir di Surabaya

5 Maret 2006

SURABAYA (KR) - Pesawat MD-82 Lion Air jurusan Denpasar-Surabaya yang dipiloti Kapten Priyo dan Co Pilot Yohanes Adi, Sabtu (4/3) keluar dari ujung landasan (over shoot) sejauh sekitar 30 meter. Pesawat dengan nomor penerbangan QW 8987 ini membawa 156 orang dari kapasitas 160 penumpang.


Menurut sejumlah penumpang, sebagaimana dikutip Antara, saat pesawat akan mendarat, berputar-putar cukup lama di atas Surabaya. Ketika mendarat lurus dengan runway, posisi pesawat masih tinggi, tidak seperti biasanya. Demikian pula saat roda pesawat sudah menyentuh landasan, pesawat sempat naik lagi, hingga kemudian tergelincir jauh di luar ujung runway, dalam posisi terperosok, sehingga sebagian jendela tertutup lumpur.

Saat menjelang pendaratan juga tidak ada pengumuman apa-apa, dan setelah tergelincir pesawat berhenti, namun pilot pesawat bersama kru sempat memberitahu penumpang agar tetap duduk. Baru setelah pintu darurat terbuka, penumpang turun. Di luar telah siaga mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran dan lainnya.

Setelah sempat mengganggu penerbangan, pesawat Lion Air ditarik ke hanggar. Menurut PR Lion Air, Hasyim Al Habsyi, manajemen bandara masih berkoordinasi mencari waktu yang paling aman. Hal ini untuk tidak mengganggu jadwal penerbangan yang lain. “Bandara sudah kembali dibuka,” kata Hasyim.

Hingga kemarin belum diketahui secara pasti penyebab tergelincirnya pesawat tersebut. Pihak Lion Air menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang akan menyelidiki lebih jauh. “Belum diketahui, apakah landasan licin. Kita menunggu pemeriksaan KNKT,” katanya.

Menurut Hasyim Al Habsy, segala persiapan dan cek mesin telah dilakukan oleh manajemen Lion Air menjelang keberangkatannya menuju Bandara Juanda Surabaya dari Denpasar Bali. Segala sesuatunya tidak ada masalah dan tidak ada tanda-tanda kerusakan mesin.

“Tidak ada kerusakan apa pun. Pesawat tidak bermasalah dan segala prosedural telah dijalankan,” katanya.

Hasyim menjelaskan, hingga pesawat tergelincir pun tidak ada kerusakan, karena itu dia menjamin pesawat tersebut tidak mengalami kerusakan menjelang lepas landas. “Pesawat tidak ada kerusakan di lapangan. Meski pesawat keluar landasan, pesawat juga tidak mengalami kerusakan,” ujarnya.

Namun sejumlah penumpang menuturkan ketidakberesan mesin pesawat sejak masih di Bandara Ngurah Rai Denpasar sebelum tinggal landas. Menurut Dimas, salah satu penumpang yang duduk di kursi no 10, ketika pesawat sudah jalan beberapa meter, tiba-tiba pesawat mundur dan para penumpang pun diturunkan. Kejadian itu dituturkan salah satu penumpang Wings Air, Dimas.

“Waktu mau berangkat sudah ada yang tidak beres. Saat penumpang sudah di kabin dan pesawat jalan beberapa meter, pesawat mundur lagi. Kemudian pramugari minta penumpang turun semua. Alasan awak pesawat saat itu karena ada kendala teknis. Namun tidak berapa lama kemudian, penumpang diminta naik lagi,” ujar mahasiswa ITS ini.

Pesawat kemudian terbang kembali secara normal. Namun saat hendak mendarat di Bandara Djuanda Surabaya, langit terlihat mendung. “Saat landing sih aman, tapi pesawat tiba-tiba oleng kayak licin jalannya,” kata Dimas.

Dimas merasakan pesawat oleng ke kiri dan keluar dari landasan dan berhenti di rerumputan. “Saat itu penumpang panik semua, banyak yang teriak-teriak dan ketakutan, semua takut kayak kejadian Lion Air di Semarang,” tuturnya.

Sebelumnya sempat dikabarkan yang tergelincir adalah pesawat Wings Air. Sebab, tiket boarding pass yang dimiliki penumpang memang tertulis tiket boarding pass penumpang atas nama Wings Air, anak perusahaan Lions Air. “Boarding pass-nya Wings Air, tapi kok pesawatnya Lion Air,” ujar salah seorang penumpang, Dimas.

Adanya pergantian pesawat dari Wings Air ke Lions Air ternyata diakui oleh PR Lion Air, Hasyim Al Habsi. Menurutnya, pesawat Wings Air yang sebenarnya dipesan oleh penumpang mengalami kerusakan sehingga diganti dengan pesawat Lion Air. “Karena kondisi ketersediaan kebutuhan ad hoc saat itu, Wings Air lagi dalam perbaikan. Maka Lion Air dipinjamkan. Yang jelas penumpang tidak telantar,” kata Hasyim.

Diambil dari Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

KA ELEKTRIK PRAMEKS YOGYA-SOLO DIRESMIKAN ; Kereta Api Bukan Lagi Monopoli PT KAI

2 Maret 2006

YOGYA (KR) - Bisnis kereta api di Indonesia pada masa mendatang akan lebih semarak. Melalui Undang-undang (UU) Perkeretaapian yang baru nanti, swasta diberi kesempatan untuk terjun dalam bisnis tersebut. Ini akan mendorong munculnya multi operator, sehingga bisnis perkeretaapian tidak lagi menjadi monopoli PT Kereta Api.


Demikian diungkapkan Menteri Perhubungan (Menhub) Hatta Rajasa saat meresmikan peluncuran perdana Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE) di Stasiun Tugu Yogyakarta, Rabu (1/3). Hadir pula dalam acara ini Deputi Menneg BUMN Urusan Logistik Hari Susetyo, Direktur Utama PT KAI Ronny Wahyudi, anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi dan Hadi Abdul Jamal, serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Menurut Hatta Rajasa, munculnya multi operator dalam bisnis kereta api ini akan mendorong terjadinya persaingan yang sehat antaroperator dalam memberikan pelayanan, yang pada gilirannya juga akan dinikmati konsumen. UU Perkeretaapian yang baru tersebut, jelas Hatta, sekaligus akan menggantikan UU Transportasi lama yang sudah tidak relevan dengan semangat otonomi daerah.

"Dalam UU Perkeretaapian yang baru nanti, kalau Pak Gubernur mau membuat jalur kereta api di wilayah Propinsi DIY, misalnya dari Kraton Yogyakarta ke Prambanan, tidak perlu lagi minta izin Jakarta. Cukup diteken Gubernur, semua selesai. Begitu pula kalau misalnya di Sleman ingin membuat monorel, urusannya di sekitar Sleman saja. Bupati Sleman tidak perlu lagi ke Gubernur DIY, tapi cukup bupati saja yang menandatangani persetujuan," papar Menhub Hatta Rajasa.

Ditegaskan, semua itu harus mengacu pada tata ruang wilayah dan tata transportasi lokal. Rancangan UU Perkeretaapian yang baru tersebut saat ini sedang digodhog di DPR RI dan ditargetkan selesai Juli 2006.

Sementara Dirut PT KAI Ronny Wahyudi mengemukakan, KRDE yang diresmikan ini merupakan prototipe baru dan pertama di Indonesia, hasil modifikasi dari kereta rel listrik (KRL) Holec yang dilakukan PT INKA Madiun. Kereta ini menggunakan satu generator berbahan bakar solar dengan kapasitas kecil. Namun mampu menghasilkan tenaga listrik besar yang akan menggerakkan roda pada masing-masing gerbong secara elektrik, sehingga mampu menghemat konsumsi BBM.

KRDE produksi perdana ini digunakan untuk Prambanan Ekspres (Prameks) yang melayani trayek Yogya-Solo PP. Kereta ini terdiri lima gerbong dengan kapasitas penumpang 500 orang dan dalam satu hari dioperasikan lima kali perjalanan. Waktu tempuh sekali perjalanan sekitar 50 menit. (*-2)-b

"Lintas Yogya-Solo adalah koridor dengan perkembangan wilayahnya yang pesat baik untuk hunian, niaga, industri maupun pendidikan. Jumlah penumpang saat ini rata-rata 2.600 orang perhari dan okupansi rata-rata 102 persen. Selama ini trayek tersebut hanya dilayani empat kereta rel diesel. Sehingga keberadaan KRDE yang baru ini akan mampu memberikan pelayanan sesuai tingkat mobilitas di kedua kota tersebut," papar Ronny.

Diambil dari Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

Memimpikan Transportasi yang Berbudaya

KESEMRAWUTAN lalu-lintas di Yogyakarta khususnya dan Indonesia umumnya, membuat kita berandai-andai. Kapankah kita mampu menyelenggarakan sistem transportasi yang berbudaya, tertata, sopan, aman dan nyaman?


Semakin maju zaman ini bukannya semakin berbudaya masyarakatnya, tetapi semakin menjadikan manusia kian menunjukkan wajah aslinya sebagai orang yang sok berkuasa.

Memang untuk membangun transportasi yang berbudaya perlu dukungan kuat dari pemerintah dan masyarakat,serta semua pihak yang terkait. Sebagaimana direkomendasikan pada seminar ‘Sistem Transportasi Masa Depan Yogyakarta’, ada baiknya PT Kereta Api mulai memfokuskan diri pada upaya pengiriman cargo. Dengan begitu kalau KA ikut menangani cargo, jalan raya tidak akan dipenuhi oleh truk tronton. Dan ini berakibat juga bagi awetnya jalan raya.

Memang pantas didukung penegasan Kepala Dinas Perhubungan DIY, Ir Setyasa Hardjowisastro MSi, untuk menangani transporasi di Yogyakarta, memerlukan dukungan dan peran aktif berbagai pihak, baik dari eksekutif, legislatif, masyarakat maupun unsur pendidikan sehingga dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.

Dengan kata lain perlu sinergi dan kerja sama yang baik, terutama menyangkut penerapan sistem manajemen transportasi karena transportasi tidak mengenal batas wilayah dan akan saling bersinggungan, selain mengingat letak kabupaten dan kota di Propinsi DIY yang relatif dekat.

Dan dari rencana pengembangan jalan di DIY terlihat skenario bahwa sistem transportasi di DIY diarahkan kepada pengembangan sistem pusat kegiatan. Rencana pengembangan jaringan jalan, rencana peningkatan fungsi jalan dan rencana pengembangan sistem angkutan massal.

Memang dalam kaitan ini perlu rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk jangka pendek diperlukan perubahan sistem yang sudah ada, yakni sistem setoran menjadi ‘buy the service’-pelayanan jasa. Dengan cara ini standar minimum pelayanan angkutan umum akan terjamin keandalannya. yaitu ketepatan jadwal dan trayek serta keamanannya. Memang diperlukan niat baik dan ‘legawa’nya para pengusaha bis kota. Atau kalau perlu pemerintah daerah yang mengkoordinasi pengusaha ini untuk bisa tertib. Oleh karena itu dibutuhkan keberanian mengubah pola transportasi kota dengan mengandalkan angkutan umumnya untuk menjadi penopang utama pergerakan masyarakat. Dan ini kalau bisa harus segera diwujudkan.

Sebab transportasi kota yang kacau membuat masyarakat enggan untuk menggunakannya. Dan mereka lebih menggantungkan pada kendaraan pribadi. Tetapi kalau transportasi kotanya nyaman, aman, dan tepat waktu, orang bakal berbondong-bondong menggunakan angkutan kota, yang dinilai lebih efektif, aman, ringan di kantong dan jelas sampai. Bahkan orang luar kota pun akan enak menggunakannya. Tetapi kalau angkutan kotanya semrawut, saling salib, saling kejar mengejar hanya demi setoran, dan gagahan-gagahan di jalan raya, maka kengerian yang muncul dan membuat masyarakat ogah untuk menggunakan transportasi kota.

Kehidupan kota amat tergantung juga dari transportasi kotanya.

Malahan apabila transportasi kota bisa diandalkan di waktu malam, bukan barang aneh kalau kehidupan malam di Yogyakarta ini juga bisa terwujud dan menggeliat. Tinggal bagaimana nawa itu dari pemerintah daerah. Kebutuhan masyarakat banyak juga perlu dipikirkan. Bukan waktunya lagi mementingkan kebutuhan sendiri sekarang ini.

Dan kalau transportasi kotanya bagus, masyarakat akan meninggalkan motor dan mobilnya di rumah dengan demikian juga mengurangi polusi udara di kota yang padat ini.

Semoga mimpi ini segera bisa terealisasi.

Diambil dari Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

SURPLUS ANGGARAN JUGA UNTUK RAKYAT; Anggaran Bus Patas Disetujui

26 February 2006, Yogyakarta

YOGYA (KR) - Polemik anggaran program bus patas akhirnya disetujui dalam Rapat Panitia Anggaran (Panggar) DPRD DIY. Pembahasan program ini sebelumnya, cenderung berlarut-larut dan tak berujung, seiring sulitnya menyamakan pemahaman tentang jumlah jalur yang digunakan dalam program.


Menurut anggota Panggar DPRD DIY, Sudrajat Selorudjito kepada KR, Sabtu (25/2), lamanya persetujuan karena dikalangan anggota masih belum sepakat mengenai jumlah jalur bus patas yang diterapkan. Sebagian anggota agar jumlah jalur yang diterapkan secara bertahap, tidak langsung 3 jalur sekaligus. Sedangkan sebagian anggota lainnya, meminta agar program bus patas langsung menerapkan 3 jalur, karena lebih efisien.

Dalam pembahasan bus patas, akhirnya anggota bisa menerima penerapan 3 jalur sekaligus. Apalagi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X juga telah menyatakan, bahwa 3 jalur sekaligus lebih memudahkan dalam membangun transportasi buy the service.

Program bus patas yang tahun anggaran 2006 menelan biaya Rp 15 miliar dengan konsep buy the service ini, pemerintah akan mensubsidi angkutan. Namun jika load faktornya, tinggi, maka pemerintah akan memperoleh pendapatan. Untuk biaya subsidi selama satu tahun sebesar Rp 6 miliar.

Bus Patas tersebut beberapa waktu lalu telah disepakati Komisi C dan D serta Gubernur DIY akan dioperasikan sebanyak tiga trayek, yakni trayek IA, IB,IIA,IIB,IIIA dan IIIB. Dalam satu hari, ketiga jalur ini dilayani 48 bus dengan masing-masing 8 rit. Harga tiket yang diberlakukan untuk penumpang umum sebesar Rp 3.500/orang dan pelajar Rp 2.000/orang.

Menurut Sudrajat, selain persetujuan anggaran bus patas, Panggar juga telah menyetujui sejumlah program tambahan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Adanya surplus tersebut, terkait dengan hasil efisiensi dalam pembahasan komisi-komisi.

Dijelaskan, surplus anggaran tersebut di antaranya untuk menambah sumur bor di daerah yang sering dilanda kekeringan di Bantul dan Sleman. Jika usulan eksekutif untuk tahun 2006 ini hanya 2 sumur bor saja, maka dewan merevisinya menjadi 10 sumur bor. Alasannya penambahan ini, agar kebutuhan rakyat terhadap air bisa terpenuhi segera. “Untuk memenuhi kebutuhan air di daerah yang dilanda kekeringan, membutuhkan 90 sumur bor. Jika tiap tahun hanya 2 sumur bor, maka membutuhkan waktu 35 tahun. Ini terlalu lama,” kata Sudrajat.

Selain itu, surplus anggaran ini juga digunakan untuk menambah desa yang dapat teraliri listrik. “Jadi tidak semata-mata untuk pengadaan laptop anggota dewan,” kata Sudrajat.

Diambil dari Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

SURPLUS ANGGARAN JUGA UNTUK RAKYAT; Anggaran Bus Patas Disetujui

26 February 2006, Yogyakarta

YOGYA (KR) - Polemik anggaran program bus patas akhirnya disetujui dalam Rapat Panitia Anggaran (Panggar) DPRD DIY. Pembahasan program ini sebelumnya, cenderung berlarut-larut dan tak berujung, seiring sulitnya menyamakan pemahaman tentang jumlah jalur yang digunakan dalam program.


Menurut anggota Panggar DPRD DIY, Sudrajat Selorudjito kepada KR, Sabtu (25/2), lamanya persetujuan karena dikalangan anggota masih belum sepakat mengenai jumlah jalur bus patas yang diterapkan. Sebagian anggota agar jumlah jalur yang diterapkan secara bertahap, tidak langsung 3 jalur sekaligus. Sedangkan sebagian anggota lainnya, meminta agar program bus patas langsung menerapkan 3 jalur, karena lebih efisien.

Dalam pembahasan bus patas, akhirnya anggota bisa menerima penerapan 3 jalur sekaligus. Apalagi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X juga telah menyatakan, bahwa 3 jalur sekaligus lebih memudahkan dalam membangun transportasi buy the service.

Program bus patas yang tahun anggaran 2006 menelan biaya Rp 15 miliar dengan konsep buy the service ini, pemerintah akan mensubsidi angkutan. Namun jika load faktornya, tinggi, maka pemerintah akan memperoleh pendapatan. Untuk biaya subsidi selama satu tahun sebesar Rp 6 miliar.

Bus Patas tersebut beberapa waktu lalu telah disepakati Komisi C dan D serta Gubernur DIY akan dioperasikan sebanyak tiga trayek, yakni trayek IA, IB,IIA,IIB,IIIA dan IIIB. Dalam satu hari, ketiga jalur ini dilayani 48 bus dengan masing-masing 8 rit. Harga tiket yang diberlakukan untuk penumpang umum sebesar Rp 3.500/orang dan pelajar Rp 2.000/orang.

Menurut Sudrajat, selain persetujuan anggaran bus patas, Panggar juga telah menyetujui sejumlah program tambahan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Adanya surplus tersebut, terkait dengan hasil efisiensi dalam pembahasan komisi-komisi.

Dijelaskan, surplus anggaran tersebut di antaranya untuk menambah sumur bor di daerah yang sering dilanda kekeringan di Bantul dan Sleman. Jika usulan eksekutif untuk tahun 2006 ini hanya 2 sumur bor saja, maka dewan merevisinya menjadi 10 sumur bor. Alasannya penambahan ini, agar kebutuhan rakyat terhadap air bisa terpenuhi segera. “Untuk memenuhi kebutuhan air di daerah yang dilanda kekeringan, membutuhkan 90 sumur bor. Jika tiap tahun hanya 2 sumur bor, maka membutuhkan waktu 35 tahun. Ini terlalu lama,” kata Sudrajat.

Selain itu, surplus anggaran ini juga digunakan untuk menambah desa yang dapat teraliri listrik. “Jadi tidak semata-mata untuk pengadaan laptop anggota dewan,” kata Sudrajat.

Diambil dari Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

BUTUH DUKUNGAN MASYARAKAT; Ciptakan Budaya Tertib Transportasi

26 February 2006, Yogyakarta

YOGYA (KR) - Biro Penerbit Teknik Sipil UGM menyelenggarakan seminar “Sistem Transportasi Masa Depan Yogyakarta” di FT Sipil UGM, Sabtu (25/2). Acara yang didukung SKH Kedaulatan Rakyat menghadirkan , Asisten Fasilitas dan Investasi Pemprop DIY Dr Ir Sunyoto mewakili Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang sekaligus sebagai keynote speaker. Seminar dibuka oleh Dekan Fakultas Teknik UGM Prof Dr Ir Bambang Trihatmodjo CES DEA.


Menurut Sunyoto, sekarang ini saatnya membangun transportasi. Sebab ternyata, Yogya yang dikenal sebagai kota budaya, dalam hal ketertiban transportasi kalah dengan Vietnam. Untuk membangun transportasi, pemerintah butuh dukungan masyarakat. Pihaknya juga minta pihak PT Kereta Api mendukungnya dengan mulai fokus pada cargo. Jika KA ikut menangani cargo, jalan raya tidak akan dipenuhi oleh truk tronton, dengan begitu kondisi jalan tidak cepat rusak.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan DIY, Ir Setyoso Hardjowisastro MSi, untuk menangani transportasi di Yogya, memerlukan peran aktif berbagai pihak, baik dari eksekutif, legislatif, masyarakat maupun unsur pendidikan sehingga dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Perlu sinergi dan kerjasama yang baik terutama menyangkut penerapan sistem manajemen transportasi karena transportasi tidak mengenal batas wilayah dan akan saling bersinggungan, selain mengingat letak kabupaten dan kota di Propinsi DIY yang relatif dekat. Pengembangan skenario sistem transportasi di DIY diarahkan kepada rencana pengembangan sistem pusat kegiatan. Rencana pengembangan jaringan jalan, rencana peningkatan fungsi jalan dan rencana pengembangan sistem angkutan massal.

Ketua Tim Studi Kelayakan Reformasi Sistem Transportasi Angkutan Umum Perkotaan di Propinsi DIY, Dr Ing Ir Ahmad Munawar MSc menyebutkan, untuk jangka pendek, perlu perbaikan manajemen angkutan umum. Merubah sistem yang ada dari sistim setoran menjadi buy the service. Dengan cara ini standar minimum pelayanan angkutan umum akan terjamin keandalannya. Yaitu ketepatan jadwal dan trayek, serta keamanannya.

Ketua Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Dr Ir Heru Sutomo M Sc menyarankan keberanian untuk mengubah pola transportasi kota dengan mengandalkan angkutan umumnya untuk menjadi penopang utama pergerakan masyarakat harus segera direalisasikan.

Semua stake holder harus mengambil peranannya masing-masing untuk hal tersebut. Terutama keberanian pemerintah setempat yang siap menanggung segala resiko kebijakan perubahan tersebut, serta kemauan pemerintah untuk mendayagunakan potensi-potensi di wilayahnya.

Diambil dari Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

BUTUH DUKUNGAN MASYARAKAT; Ciptakan Budaya Tertib Transportasi

26 February 2006, Yogyakarta

YOGYA (KR) - Biro Penerbit Teknik Sipil UGM menyelenggarakan seminar “Sistem Transportasi Masa Depan Yogyakarta” di FT Sipil UGM, Sabtu (25/2). Acara yang didukung SKH Kedaulatan Rakyat menghadirkan , Asisten Fasilitas dan Investasi Pemprop DIY Dr Ir Sunyoto mewakili Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang sekaligus sebagai keynote speaker. Seminar dibuka oleh Dekan Fakultas Teknik UGM Prof Dr Ir Bambang Trihatmodjo CES DEA.


Menurut Sunyoto, sekarang ini saatnya membangun transportasi. Sebab ternyata, Yogya yang dikenal sebagai kota budaya, dalam hal ketertiban transportasi kalah dengan Vietnam. Untuk membangun transportasi, pemerintah butuh dukungan masyarakat. Pihaknya juga minta pihak PT Kereta Api mendukungnya dengan mulai fokus pada cargo. Jika KA ikut menangani cargo, jalan raya tidak akan dipenuhi oleh truk tronton, dengan begitu kondisi jalan tidak cepat rusak.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan DIY, Ir Setyoso Hardjowisastro MSi, untuk menangani transportasi di Yogya, memerlukan peran aktif berbagai pihak, baik dari eksekutif, legislatif, masyarakat maupun unsur pendidikan sehingga dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Perlu sinergi dan kerjasama yang baik terutama menyangkut penerapan sistem manajemen transportasi karena transportasi tidak mengenal batas wilayah dan akan saling bersinggungan, selain mengingat letak kabupaten dan kota di Propinsi DIY yang relatif dekat. Pengembangan skenario sistem transportasi di DIY diarahkan kepada rencana pengembangan sistem pusat kegiatan. Rencana pengembangan jaringan jalan, rencana peningkatan fungsi jalan dan rencana pengembangan sistem angkutan massal.

Ketua Tim Studi Kelayakan Reformasi Sistem Transportasi Angkutan Umum Perkotaan di Propinsi DIY, Dr Ing Ir Ahmad Munawar MSc menyebutkan, untuk jangka pendek, perlu perbaikan manajemen angkutan umum. Merubah sistem yang ada dari sistim setoran menjadi buy the service. Dengan cara ini standar minimum pelayanan angkutan umum akan terjamin keandalannya. Yaitu ketepatan jadwal dan trayek, serta keamanannya.

Ketua Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Dr Ir Heru Sutomo M Sc menyarankan keberanian untuk mengubah pola transportasi kota dengan mengandalkan angkutan umumnya untuk menjadi penopang utama pergerakan masyarakat harus segera direalisasikan.

Semua stake holder harus mengambil peranannya masing-masing untuk hal tersebut. Terutama keberanian pemerintah setempat yang siap menanggung segala resiko kebijakan perubahan tersebut, serta kemauan pemerintah untuk mendayagunakan potensi-potensi di wilayahnya.

Diambil dari Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

MINGGU DEPAN DIOPERASIKAN; Jembatan Irung Petruk Cegah Kecelakaan

24 Februari 2006, Yogyakarta

WONOSARI (KR) - Jembatan Irung Petruk yang merupakan proyek normalisasi Jalan Wonosari-Yogya menurut rencana akan dioperasikan mulai minggu depan. Fungsi sarana lalulintas ini tidak sekadar memperlancar arus komunikasi, tetapi diharapkan menjadi salah satu solusi mencegah terjadinya kecelakaan lalulintas.


Demikian dikatakan Kasatlantas Iptu Riyanto kepada KR di ruang kerjanya Kamis (23/2). Dalam beberapa hari lalu, menjelang pelaksanaan proyek jembatan ini selesai memang pernah dilakukan uji coba penggunaannya. Dari hasil evaluasi sementara jumlah kecelakaan lalulintas di kawasan jalan yang termasuk dalam kategori rawan tersebut mengalami penurunan drastis. Dari jumlah kejadian rata-rata dalam satu bulan sekitar 8 kasus menurun menjadi 2 kasus. Berdasarkan data itu menjadi indikator bahwa keberadaannya bukan saja melancarkan arus transportasi tetapi mampu mencegah terjadinya kecelakaan lalulintas.

Dibanding beberapa tikungan rawan, di kawasan Irung Petruk sebelum dinormalisasi merupakan daerah rawan pertama di sepanjang Jl Wonosari-Yogya dan urutan kedua di Tikungan Slumprit. Khusus di Tikungan Slumprit, tingkat kerawanan tertinggi karena kemacetan. Posisi jalan menanjak tepat berada di tikungan jalan yang sempit menyebabkan banyak kendaraan muatan sering terpelorot. Sedangkan di tikungan Irung Petruk, posisi jalan banyak tikungan dan licin, tingkat kemiringan jalan bersifat labil terutama jika musim hujan. Pada kanan kiri jalan sering longsor hingga berdampak terhadap kondisi jalan raya. Karena faktor inilah kemudian menyebabkan terjadinya kecelakaan lalulintas yang kadang menelan korban jiwa.

Ditambahkan Kasatlantas Iptu Riyanto, terkait dengan rencana pengoperasian jembatan Irung Petruk, pada minggu-minggu pertama akan dilakukan sosialisasi terutama tentang pengaturan jalur pemanfaatan jalan. Dengan selesainya pembangunan jembatan ini otomatis akan ada dua jalan, yakni, jalan lama dan baru. Namun hingga saat ini belum diperoleh keterangan apakah jembatan Irung Petruk ini akan dibuat satu arah atau dua arah. “Kepastiannya masih menunggu hasil rapat koordinasi antara tim transportasi, Dinas Perhubungan, Pemkab dan jajaran terkait,” ujarnya.

Diambil dari Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

SEMUA PENUMPANG SELAMAT ; Batavia Air Tergelincir di Sepinggan

20 Februari 2006, Yogyakarta

BALIKPAPAN (KR) - Pesawat Batavia Air dengan nomor penerbangan PK-YTH 262 tujuan Surabaya - Balikpapan transit Banjarmasin, tergelincir di Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan, Minggu (19/2). Namun demikian, dari sekitar 100 penumpang pesawat semuanya dinyatakan selamat. Pesawat Batavia Air jenis Boing 737 rute Surabaya - Balikpapan dan Banjarmasin itu, seperti dilansir Antara tergelincir keluar landasan pacu sekitar pukul 12.00 WITA. Kecelakaan terjadi saat cuaca sedang kurang baik yakni hujan dan angin cukup keras.


Kecelakaan itu telah menelantarkan ratusan penumpang akibat penundaan sejumlah jadwal penerbangan dari Balikpapan ke sejumlah daerah, karena proses evakuasi pesawat tersebut. Sejumlah jadwal penerbangan lainnya terpaksa ditunda hingga pukul 15.30 WITA sebagai upaya mengamankan lokasi landasan pacu agar benar-benar lancar untuk penerbangan lainnya.

Sampai berita ini diturunkan, pesawat Batavia Air tersebut masih teronggok di area stop-way. "Kami masih menunggu dongkrak khusus yang didatangkan dari Surabaya," kata Manager Operasi Bandara Sepinggan, Sumarno.

Ia menolak untuk menu-ding pihak yang bertanggung jawab. Yang jelas stop-way bukan untuk mendarat. Area yang berpondasi aspal itu, kata Sumarno, tidak diperuntukkan untuk dilewati pesawat. "Konstruksi stop-way tidak sekeras landasan," ujarnya.

Pihak Angkasa Pura telah melaporkan kasus tergelincirnya Batavia Air ini kepada Komite Nasional Kecelakaan Transportasi. Kecelakaan itu diduga akibat landasan yang lembek. "Karena berputar berbalik arah. Kemudian pesawat mungkin terkena tanah yang lembek, seperti ban mobil yang selip," kata Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Setio Rahardjo.

Menurutnya, kecelakaan yang dialami oleh pesawat Batavia Air ini merupakan hal biasa dan termasuk dalam kecelakaan ringan. "Hanya kecelakaan ringan saja, tidak ada korban. Pesawat ini tidak ada masalah," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan kalau peristiwa seperti ini pernah terjadi sebelumnya pada pesawat lain, apalagi kalau cuaca sedang hujan. "Jadi cuaca juga berpengaruh," tandasnya.

KNKT sendiri baru menerima laporan soal kecelakaan ini sore hari. Rencananya, hari ini, Senin (20/2), dilakukan pemeriksaan terhadap insiden ini oleh tim dari KNKT.

Diambil dari Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

Heru Sutomo: Becak Tak Bisa Dipisahkan dari Pariwisata

14 Februari 2006

YOGYA (KR) - Maraknya persaingan dalam industri pariwisata perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagi pihak termasuk pengelola jasa wisata. Keberadaan becak sebagai alat transportasi tradisional tidak bisa dipisahkan dengan predikat Yogyakarta sebagai kota budaya. Jumlah becak yang tidak sebanding dengan penumpang secara tidak langsung memicu terjadinya persaingan yang tidak sehat. Akibatnya selain terjadi perang tarif, becak sering dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis perusahaan. Jika hal itu dibiarkan berlarut-larut selain wisatawan menjadi tidak nyaman, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif bagi dunia pariwisata khususnya DIY. Untuk mengatasi persoalan itu selain sikap proaktif dari pemerintah, tarif becak sebaiknya dipertegas. Dengan begitu selain pelayanan menjadi maksimal terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akan bisa diminimalisir.


Hal itu dikemukakan oleh Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dr Ir Heru Sutomo MSc pada KR diruang kerjanya Senin (13/2).

Heru mengatakan, becak adalah alat transportasi tradisional yang selalu identik dengan kota Yogyakarta. Tapi jika dimanfaatkan untuk tujuan tertentu dikhawatrikan akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Hal itu bisa dilihat dari adanya becak yang menggunakan mesin dan ulah dari pengemudi becak yang terkesan memaksa wisatawan untuk pergi ke kawasan tertentu demi keuntungan pribadi. Akibatnya wisatawan akan merasa tidak nyaman di Yogyakarta. Untuk mengatasi persoalan itu kerjasama yang sinergis antara Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Pemda perlu ditingkatkan. Sebab selama ini penanganan yang dilakukan masih terkesan terputus-putus.

“Untuk mengantisipasi terjadinya persaingan yang tidak sehat akan lebih bijaksana jika becak bermotor tidak dioperasikan untuk penumpang. Disamping menimbulkan polusi, wisatawan akan merasa tidak nyaman. Sebab yang dibutuhkan oleh wisatawan adalah nuansa tradisional dan kenyamanan. Untuk itu sebaiknya tarif becak diseragamkan, meskipun begitu tidak boleh terlalu murah,” terang Heru.

Sementara itu Ketua Paguyuban Pasukan Becak Soboharsono (Pabesob) Suhendro menjelaskan, semua anggota Paguyuban Pasukan Becak Soboharsono (Pabesob) oleh pengurusnya diarahkan untuk mendukung dunia pariwisata Kota Yogya. Terutama keraton dan sekitarnya.

Meskipun resminya bukan pemandu wisata, namun mereka bisa memberi informasi seputar dunia wisata di Yogyakarta. Bahkan jika mereka dibutuhkan untuk mengantar ke obyek wisata luar kota, juga siap. Mereka menyadari tukang becak punya pengaruh bagi citra kota. Oleh karena itu, Suhendro menekankan kepada anggotanya untuk mengutamakan servis. Pelayanan yang baik akan mengangkat citra Kota Yogya sebagai tujuan wisata.

“Kami menekankan agar melayani tamu dengan sopan,” kata Suhendro yang didampingi Sekretaris Tugiman.

Ada 30 orang tukang becak yang mangkal di depan bekas Bioskup “Soboharsono”. Mereka bergabung dalam Paguyuban Pabesob sejak sekitar 20 tahun yang lalu. Menyadari keberadaan mereka ikut mendukung dunia pariwisata, ada diantara mereka yang bisa berbahasa Inggris. Untuk menjadi anggota Pabesob, harus mempunyai identitas jelas. Pabesob tidak mau menerima anggota yang tidak jelas asal-usulnya.

Disamping itu juga ada aturan-aturan yang harus ditaati anggota. Terutama tentang pelayanan terhadap tamu. Sedang pengawasannya mereka dengan cara saling mengawasi. Semua pengurusnya tukang becak, namun untuk pembina dan penasehat mengambil orang luar, yang dipandang bisa memberikan arahan.

Mengenai pemberdayaan becak, Hotel Novotel dan Santika Yogyakarta patut dijadikan contoh. Kedua hotel ternama di Yogyakata tersebut telah memayungi becak yang ada di lingkungan sekitar. Berawal dari ketidaksengajaan dengan alasan utama hanya ingin menggandeng yang becak yang ada di depan hotel. Telah membawa hasil yang luar biasa. Setelah dibekali penjelasan yang menumbuhkan sense of belonging dan hanya diberi seragam dan cat khusus bagi becak, mereka sangat menjaga brand image kedua hotel tersebut dengan sikap sopannya dan tidak pernah melakukan penipuan terhadap tamu hotel yang mereka bawa.

Regional Public Relation Manager Hotel Novotel Yogyakarta Erny Kusmastuti mengatakan hal tersebut muncul karena becak driver di Novotel telah masuk menjadi keluarga besar Novotel. Bahkan setiap ada acara yang menyangkut karyawan mereka pun diundang.

Diambil dari Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

Monday, November 28, 2005

RENCANA PEMBANGUNAN LAHAN PARKIR BAWAH TANAH ; Ketua Dewan Kota Belum Terima Laporan

28 November 2005

DPRD Kota belum mendapat laporan mengenai kelanjutan rencana pembangunan parkir bawah tanah di Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta. Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) belum melakukan ekspose di depan dewan. Demikian dikemukakan Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Arif Noor Hartanto, Sabtu (26/11) terkait dengan telah dilakukannya pembangunan parkir bawah tanah di Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta. “Kami akan pro aktif dengan permasalahan parkir bawah tanah, rencana keseluruhan parkir bawah tanah perlu kami tahu sebelum langkah lanjut,” ujar Arif.

Dikemukakan Arif, komisi C yang merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang terkait dengan persoalan ini, belum memberikan laporan rinci mengenai persoalan ini. Meski demikian pihaknya berharap laporan tersebut dapat diperoleh.

Dikemukakan Arif, Sri Sultan Hamengku Buwono X telah mengizinkan revitalisasi dilakukan di bawah Alun-alun Utara. Sebagai Raja Kraton Yogyakarta, pernah berpendapat adanya lahan parkir di bawah Alun-alun Utara tidak menghilangkan nilai filosofis serta kultur yang ada di dalam Kraton.

Ketua Presidium Paguyuban Komunitas Malioboro (PPKM) Yogyakarta, Sujarwo Putra curiga pembangunan parkir bawah tanah Alun-alun Utara hanya sebagai kedok agar bisa didirikan pusat perbelanjaan di dalamnya. “Jika kecurigaan ini nantinya terbukti, maka justru menambah masalah kota, terlebih menyangkut kepadatan arus lalu linas di kawasan Malioboro.

Menurutnya, kecurigaan itu cukup beralasan karena tidak mungkin seorang investor berani menanam investasi sedemikian besar hanya untuk sebuah jasa parkir saja. Tentunya harus didukung sarana pendukung yang lain, bahkan bukan tidak mungkin sarana pendukung tersebut adalah pusat perbelanjaan.

Dari permasalahan itu, bisa saja lahan parkir bawah tanah yang tersedia hanya mencukupi untuk parkir pengunjung perbelanjaan saja, sehingga permasalahan menyangkut lahan parkir di kawasan Malioboro tinggal sebatas angan-angan.

Sedangkan mantan Ketua Pansus Tata Ruang DPRD DIY, Nazaruddin mengemukakan, pembangunan tempat parkir di bawah Alun-alun harus sesuai dengan tata ruang yang ada. Meski demikian, sudah seharusnya Pemkot dalam pembangunan tersebut sesuai dengan tata ruang dan tidak melanggar aturan yang berlaku.

“Soal pembangunan ini memang menjadi kewenangan pihak Pemkot,” kata Nazaruddin yang juga Ketua Komisi D.

Sementara itu, Wakil Ketua Ikatan Keluarga Gunungkidul (IKG) di Jakarta Subani SH MHum menyesalkan langkah pemerintah untuk membangun kawasan parkir bawah tanah dan pusat perbelanjaan di bawah Alun-alun Utara. “Pembangunan tersebut akan berimplikasi terhadap menurunnya wibawa Kraton Yogyakarta. Karena kesakralan dan keangkeran Kraton akan semakin berkurang,” katanya dalam siaran pers yang dikirim ke Sub Biro KR Wonosari, Jalan Sumarwi 34 A Wonosari, Gunungkidul, Minggu (27/11).

Kraton Yogya yang selama ini merupakan daya tarik tersendiri bagi warga di luar DIY, sebaiknya dipertahankan kesakralannya. Karena banyak wisatawan yang datang ke Yogya untuk melihat dan merasakan Kraton karena dinilai mempunyai nilai historis, nilai magis dan sakral. Jika kemudian sekarang dilakukan pembangunan kawasan parkir dan pusat perbelanjaan, dapat menurunkan daya tarik wisatawan yang akan menikmati kondisi Kraton secara alami, tambahnya.

Sejatinya, pemerintah propinsi dan kota dapat saja membangun kawasan parkir dan pusat perbelanjaan yang tidak menggunakan bawah Alun-alun Utara.

Menurut Subani SH MHum yang juga seorang pengacara di Jakarta ini, memberikan alternatif di kompleks Stasiun Tugu. Caranya, pemberhentian kereta api ini dipindahkan ke Yogyakarta bagian barat.

Sumber: Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

STUDI PEMBANGUNAN PARKIR BAWAH TANAH; Alun-alun Utara Dibor 6 Titik Sedalam 30 Meter

25 November 2005

Gagasan merevitalisasi Kawasan Alun-alun Utara Yogyakarta dan Malioboro antara lain dengan menjadikannya sebagai kawasan parkir dan pusat perbelanjaan bawah tanah serta pedestrian (pejalan kaki), tampaknya semakin mendekati kenyataan. Setidaknya hal itu terlihat dari dimulainya studi struktur tanah di Alun-alun Utara Yogyakarta, dengan dilakukannya pengeboran sedalam 30 meter.

Sudah sejak Minggu (20/11) lalu, sejumlah petugas pengeboran dari perusahaan Sofoko Jakarta, melakukan pengeboran di sejumlah titik di Alun-alun Utara Yogyakarta. Hingga Kamis (24/11), aktivitas pengeboran terus berjalan.

Saat KR menyaksikan proses pengeboran kemarin, kegiatan pengeboran sudah dilakukan di tiga titik. Yakni di sudut Timur Laut, sebelah Utara Ringin Kurung Barat, serta di Barat Daya Alun-alun Utara. Sejumlah petugas pun sejak pagi sibuk melakukan pengeboran menggunakan peralatan bor didukung tenaga diesel.

Seorang petugas pengeboran, Syaiful, ketika ditanya KR mengatakan, pihaknya hanya bertugas melaksanakan kegiatan pengeboran. Sedang mengenai berbagai rencana pembangunan selanjutnya pasca pengeboran tersebut, ia mengaku tidak tahu persis. Namun yang ia dengar, di kawasan itu akan dibangun areal parkir dan pusat perbelanjaan di bawah tanah.

“Kami tahunya hanya melakukan pengeboran tanah sedalam 30 meter untuk mengetahui struktur dan kondisi, sekaligus pengecekan tanah. Setelah dibor, nanti akan diketahui struktur dan kondisi tanah di bawah Alun-alun ini. Rencananya di sini akan dilakukan pengeboran di enam titik, yakni dua di tengah dan empat di masing-masing sudut Alun-alun Utara. Kalau persisnya nanti akan dibangun apa, coba saja tanya kepada pimpinan saya kalau datang ke sini,” ujar Syaiful.

Selain pengeboran enam titik di Alun-alun Utara, menurut Syaiful, ia dan teman-temannya dari Sofoko juga ditugasi melakukan pengeboran cek struktur dan kondisi tanah di 10 titik di sepanjang Jl Malioboro. Kemungkinan pengeboran berdiameter sekitar 10 centimeter itu akan dilakukan di trotoar Malioboro.

Aktivitas pengeboran di Alun-alun Utara itu juga mengundang perhatian masyarakat. Tidak sedikit warga yang mendatangi lokasi pengeboran untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut. Setelah dibor, menurut beberapa petugas, lobang berdiameter sekitar 10 centimeter dan sedalam 30 meter itu akan dilapisi dengan bentonite agar tanah disekitarnya tidak menutupi lobang hasil pengeboran.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sendiri ketika dikonfirmasi KR di Kepatihan kemarin menyatakan, gagasan merevitalisasi Kawasan Alun-alun Utara dan Malioboro memang bukan lagi sebatas wacana. Melainkan sudah menjadi rencana Pemkot Yogyakarta dan Pemprop DIY yang pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

Kendati demikian, soal sejauhmana perkembangan dari pelaksanaan rencana membangun pusat parkir dan belanja bawah tanah di bawah Alun-alun Utara tersebut, Sultan mengaku belum tahu persis. Termasuk dimulainya pengeboran untuk cek struktur dan kondisi tanah itu pun Sultan mengaku belum tahu.

“Itu soal teknis ya, saya tidak tahu persis. Saya malah belum tahu. Coba saja tanya ke Pemkot Yogyakarta atau Mas Hadiwinoto (KGPH H Hadiwinoto-Red). Sebab yang mengurusi segala perizinan dan lain sebagainya kan Pemkot Yogya dan Mas Hadi yang dari pihak Kraton Yogya. Ya dicek saja. Tapi kalau soal parkir itu memang bukan wacana lagi,” kata Sultan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bappeda Kota, Tri Djoko Susanto mengatakan, pengeboran yang dilakukan masih sebatas tes kepadatan tanah. “Tes ini harus dilakukan untuk mengetahui kepadatan tanah, karena berkait langsung dengan konstruksi bangunan dan fondasi. Tes kepadatan tanah ini, juga berkaitan dengan kondisi bangunan diatasnya,” kata Tri Djoko.

Ditambahkan Tri Djoko, untuk pembangunan areal parkir bawah tanah ini, MoU dipecah menjadi tiga, sesuai dengan kepemilikan tanah. MoU yang pertama berkaitan dengan tanah milik Kraton, MoU kedua berkaitan dengan tanah milik Pemprop dan MoU ketiga berkaitan dengan tanah milik Pemkot.

“Dengan pemecahan MoU ini, maka akan lebih mudah dan efisien dalam pelaksanaan karena investor berhubungan langsung dengan pemilik tanah atau aset bangunan diatasnya,” kata Tri Djoko.

Sumber: Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

Quo Vadis Yogyakarta

9 Juni 2005

TERUS terang, hingga hari ini, saya masih mendambakan bahwa Yogyakarta akan menjadi salah satu dari kota-kota legendaris dalam (sejarah) peradaban dan kebudayaan dunia. Tentu bukan kota-kota seperti New York, Los Angeles, Paris, Tokyo, dan sebagainya, pendek kata kota-kota yang identik dengan materialisme-hedonistik, melainkan kota-kota seperti Athena di Romawi Barat (kini, Roma, Italia), Konstantinopel di Romawi Timur (kini, Istambul, Turki), Byzantium (Eropa Barat), Aleksandria (kini, Al Iskandariyah, Mesir), Mesopotamia, Jundi Syapur, Samarkand, Baghdad, Damaskus, Kairo Fez, Cordoba, dan Khurasan.

Dimana keagungan dan kemegahan sebuah kota diukur bukan berdasarkan materialisme, hedonisme, pasar, pertokoan, mall, atau pun hiburan malam, melainkan didasarkan dengan penuh harga diri dan kebanggaan pada ilmu pengetahuan, agama, seni, sastra, hikmah, dan keadilan.

Bagaimana kota-kota kuno yang masih agung di hati umat manusia sepanjang sejarah itu memberikan kontribusinya bagi peradaban dan kebudayaan dunia? Henry S Lucas menulis dalam sebuah bukunya A Short History of Civilization, bahwa agama Kristen — sebagaimana terejawantah ke dalam Gereja Kristen — telah membentuk watak kehidupan moral dan gagasan-gagasan ideal dari umat Kristen. Gerejalah pembawa gagasan-gagasan filosofis Yunani dan Romawi Kuno.

Ilmu pengetahuan Yunani, lanjut Henry, masih terus berlanjut di Abad Pertengahan dan bahkan kemudian menjadi landasan bangunan besar ilmu pengetahuan modern. Begitu pun dalam seni sastra dan pendidikan, peradaban Yunani-Romawi juga memberikan sumbangan yang abadi. Gagasan-gagasan tentang pendidikan, sebagaimana terwujud dalam trivium dan quadrivium, masih tetap bertahan sebagai inti dasar gaya pendidikan liberal modern.

Abad-abad berikutnya, tak terbantahkan, agama Islam telah memberikan sumbangan sangat berharga bagi peradaban dan kebudayaan dunia. Kepemimpinan Arab, tulis Henry, berlangsung dari abad VIII hingga awal abad XIV. Selama enam abad itu peradaban Eropa Barat sangat berutang pada kaum Muslim, yang memiliki banyak segi kebudayaan yang lebih tinggi.

Selain Henry S Lucas maupun banyak peneliti Barat lainnya yang mengungkapkan dengan jernih konstribusi besar yang diberikan Islam bagi peradaban dan kebudayaan dunia, peneliti kenamaan dari Pakistan, Ziauddin Sardar, dalam bukunya Information and the Muslim World, menemukan bahwa tepat seratus tahun setelah datangnya Islam, industri buku telah mengalami kemajuan pesat, sehingga kaum Muslimin menjadi “ahli al-kitab” dalam arti sebenar-benarnya; dalam membaca-bukan saja Alquran, menjadi satu kesibukan utama.

Hampir semua dinasti, dari Khalifah Umayyah dan Abbasiah, sampai Bani Umayyah di Spanyol, Fatimiah di Mesir, Hamdaniah di Aleppo, Buwaihiah di Persia, Samaniah di Bukhara, para pengusaha Ghaznawiah dan Mongol di India, semuanya mendirikan perpustakaan-perpustakaan besar di masing-masing pusat pemerintahan mereka.

Karena dianggap sebagai amanat dari Allah, maka perpustakaan-perpustakaan pusat sepenuhnya dapat dipergunakan oleh masyarakat umum secara gratis. Kebanyakan perpustakaan ini, seperti yang berada di Syiraz, Kairo dan Cordoba ditempatkan di gedung-gedung yang dirancang secara khusus untuk itu, dengan banyak ruangan untuk berbagai tujuan, galeri-galeri dengan rak-rak buku, ruangan-ruangan di mana para pengunjung dapat duduk sambil membaca buku, dan ruangan-ruangan untuk kuliah-kuliah dan perdebatan-perdebatan umum, termasuk — dalam hal-hal tertentu, ruangan-ruangan untuk hiburan musikal. Semua ruangan itu berpermadani dan berlapik, sehingga para pembaca dapat duduk di atasnya. Gorden-gordennya menciptakan suasana menyenangkan dengan pengaturan ruangan menciptakan suhu sedemikian sejuk dan harmoni.

Lalu, bagaimana dengan Yogyakarta? Quo vadis Yogyakarta? Apakah juga akan mengalami kemandegan dan dekadensi dalam peradaban dan kebudayaan sebagaimana kota-kota (bersejarah) lainnya di Indonesia? Ah, itu tidak mungkin. Kita masih memiliki Sultan, figur anggun dan berwibawa yang tidak mungkin mengorbankan harga diri dan kehormatan. Kasultanan serta daerahnya hanya untuk menuruti hedonisme serta keriuhan materi belaka. Yogyakarta juga masih memiliki kerabat keraton yang amat sangat peduli dengan kebudayaan dalam maknanya yang paling genuine. Di Yogyakarta juga masih berdiri dengan penuh wibawa universitas-universitas, perguruan tinggi, sekolahan-sekolahan, perpustakaan-perpustakaan, rumah-rumah ibadah, tempat-tempat bersejarah, juga terutama masih memiliki tokoh-tokoh maupun orang-orang biasa yang memiliki kearifan terhadap masa depan kemanusiaan, peradaban, serta kebudayaan. Yogyakarta pun masih cukup banyak memiliki kaum pendidik, ulama, seniman, sastrawan, musikus, intelektual, jurnalis, dan bahkan — meski kurang diurusi — Yogyakarta terhitung sebagai kota yang paling banyak memiliki penerbit dan toko-toko buku.

Tetapi, apa hubungannya semuanya itu dengan rencana pembangunan parkir bawah tanah di alun-alun utara keraton Yogyakarta? Bukankah tempat parkir yang luas pun penting bagi kota ini, apalagi banyak wisatawan dari dalam maupun luar negeri yang datang berombong-rombongan ke kota ini?

Baiklah, menurut hemat saya, wisatawan yang berkunjung ke Yogya. Pertama, pastilah tak hendak melewatkan mengunjungi keraton Yogyakarta. Jangankan mereka yang memang punya maksud berwisata, sedangkan orang biasa saja, dan ini nyata, yakni beberapa orang, dari Madura yang mengunjungi anaknya yang kuliah di Yogya, tak hendak pulang kembali ke Madura sebelum melihat secara langsung keraton Yogyakarta, kok? Dan kedua, berbangun dan menata diri dalam akal budi serta kebeningan nurani, dimana hal ini tercermin dari penanda-penanda peradaban dan kebudayaan, sebagaimana tercermin dari kota-kota kuno yang berwibawa di atas, itu jauh lebih berkesan dan berarti bagi orang-orang yang berkunjung ke Yogyakarta.

Memang, zaman telah berubah. Kebutuhan gengsi dan materi pun bertambah-tambah. Di dalam pusaran kapitalisme seperti sekarang ini, hanya orang-orang yang “kuat terjaga dan terjaga kuat” yang tak tergilas dan tak tergerus oleh derasnya. Maka, tiba-tiba, saya jadi rindu kepada sosok Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang betul-betul agung dalam prinsip dan kepribadiannya. Dan sungguh, saya amat kangen dan ingin rasanya sungkem, apabila Sultan Hamengku Buwono IX yang santun, rendah hati dan sederhana itu, pemimpin serta pahlawan yang andap asor dan merakyat itu, kembali hadir di tengah-tengah kita, membenahi dan membangun peradaban serta kebudayaan Yogyakarta. q - o

Oleh: Zainal Arifin Thoha, Dosen UPT MKU Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)dan Direktur Pusat Studi Agama dan Kebudayaan (Pusaka) Yogyakarta.

Sumber: Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

Alun-alun Utara Parkir Bawah Tanah Alternatif

1 Juni 2005

Anggota Tim Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu di Propinsi DIY Dr Ing Ir Ahmad Munawar MSc mengatakan perlu segera dilakukan perubahan sistem angkutan umum di Yogyakarta. Penyadaran ini sangat penting, sebab kalau tidak secepatnya dilakukan perubahan itu diduga akan lebih memperpuruk sistem transportasi yang telah ada.

“Dari hasil studi Magister Sistem dan Teknik Transportasi UGM, jumlah penumpang bus perkotaan rata-rata turun 18 persen pertahun. Perubahan angkutan umum harus dilakukan secara berangsur-angsur, menjadi sistem angkutan umum massal yang berkualitas, yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan ramah lingkungan,” ujarnya, Senin (30/5).

Demikian pula dengan permasalahan parkir menurut dosen Manajemen Lalulintas Magister Sistem Teknik Transportasi ini, tanpa adanya penyediaan suatu tempat parkir yang dapat menampung dalam jumlah banyak, maka permasalahan parkir di Malioboro tidak akan dapat diatasi. Lebih-lebih adanya rencana menjadikan Malioboro sebagai tempat pejalan kaki.

“Karena itu parkir di bawah tanah Alun-alun Utara memang merupakan salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi parkir di Malioboro. Namun studi parkir inipun perlu melibatkan semua unsur masyarakat, agar dapat memberikan berbagai pertimbangan sesuai dengan sudut pandang masing-masing,” ujar Dr Ahmad Munawar.

Di sampng itu juga harus melibatkan juru parkir, serta mengikutsertakan mereka dalam sistem perparkiran yang baru, sehingga tidak menimbulkan gejolak di kalangan mereka. Jika dipandang dari segi teknik konstruksi, pembangunan parkir di bawah tanah tidak akan menimbulkan masalah. Teknologi membangun parkir di bawah tanah yang tidak merusak bangunan sekitarnya sudah banyak diterapkan di berbagai negara maju. Satu hal yang perlu ditekankan kemauan yang kuat dan kebersamaan dari semua elemen masyarakat.

Sumber: Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

Perlu Kajian Akademis Parkir Bawah Tanah

27 Mei 2005

Perlu data lengkap dan kajian akademis lintas-ilmu sebelum memasarkan kehadiran parkir bawah tanah khususnya di Alun-alun Utara. Mengingat areal ini berada di kawasan cagar budaya yang dilindungi dan memiliki nilai reliji dan spiritual kuat bagi masyarakat Yogyakarta. Jika sekarang rencana parkir bawah tanah Alun-alun Utara menimbulkan pro-kontra, hal ini lebih dikarenakan tidak adanya paparan akademis baik oleh calon investor maupun pemerintah kota, pada masyarakat.

“Sehingga masyarakat Yogya karena kecintaan dan semangat reliji serta spiritualnya yang kuat, lebih khawatir yang muncul adalah kemudharatannya. Apalagi upaya meyakinkan masyarakat secara ilmiah akademis juga kurang,” tandas Direktur CEEDEDS (Pusat Studi Kegempaan dan Kebencanaan UII) Ir H Sarwidi MSCE PhD IPU usai pertemuan pers di Kampus Jl Cik Ditiro, Rabu (25/5) sore. Pertemuan pers diselenggarakan terkait akan diselenggarakan Seminar Nasional II ‘Eksperimen Laboratorium, Komputasi dan Aplikasi dalam Bidang Teknik Sipil’, Sabtu (28/5) di Kampus Pusat Jl Kaliurang Km 14.

Sarwidi mengakui, sebenarnya para ahli teknik Indonesia sangat memiliki kemampuan untuk membuat kawasan parkir bawah tanah. Namun sekali lagi, harap Direktur CEEDEDS, hal itu harus tetap dibarengi dengan melakukan kajian akademis dengan melihat kesejarahan Ngayogyakarta Hadiningrat, kawasan budaya/cagar budaya, aspek lingkungan, aspek arsitektural, struktur, hidro dan juga aspek teknis lain termasuk apakah akan tahan gempa mengingat Yogya dekat dengan episentrum gempa dan juga tidak akan banjir.

“Ini karena di DIY baru akan pertamakali dilaksanakan dan terlebih lagi seakan diujicobakan di kawasan cagar budaya yang dilindungi bahkan termasuk dalam kawasan di kota yang masuk dalam kategori heritage dunia,” kata Sarwidi yang juga merupakan pakar rekayasa kegempaan.

Seminar ini sebut Sarwidi diselenggarakan juga tak lepas dari kian meningkatnya tuntutan pembangunan yang terkait dengan bidang teknik sipil.

Sumber: Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

PARKIR BAWAH TANAH ALUN-ALUN UTARA ; Sentana dan Kerabat Kraton Menolak

21 Mei 2005

Kalangan sentana maupun kerabat kraton, merasa keberatan terhadap wacana bakal dibangunnya area parkir bawah tanah di Alun-alun Utara. Sebab dikhawatirkan, adanya area parkir bawah tanah itu, akan dapat merusak hubungan historis, kultural maupun nilai-nilai filosofi dan spiritual Kraton Ngayogyakarto.

Demikian disampaikan salah seorang kerabat Kraton, GBPH Acun Hadiwidjoyo, Jumat (20/5), menanggapi rencana pembangunan area parkir bawah tanah di Alun-alun Utara. Menurutnya, dari pembicaraan yang dilakukan dengan kerabat Kraton, mulai keturunan HB I hingga HB VIII, sebagian besar menyatakan sangat keberatan terhadap wacana yang berkembang itu.

Diakui Acun, jika keberadaan Alun-alun Utara khususnya dan kompleks Kraton pada umumnya, secara kultural memang bukanlah menjadi milik pribadi Sultan. Namun di dalamnya, juga terdapat sentana, kerabat dan juga rakyat. Sehingga untuk membuat perubahan atau pembangunan terhadap lingkungan Kraton, apalagi jika sudah menyangkut terhadap kemungkinan bisa merubah nilai-nilai filosofi, kultural, spiritual maupun historisnya, seluruh pihak mestinya dilibatkan untuk diajak rembugan.

Namun demikian, Acun mengakui cukup menghargai terhadap wacana yang berkembang dalam pembangunan area parkir bawah tanah di Alun-alun Utara itu. Bahkan ia juga menyatakan, jika perlu kawasan Alun-alun Utara bisa difungsikan secara lebih maksimal, untuk dikembangkan sebagai kawasan pusat bisnis dan hiburan. Sebab ia yakin, kawasan lingkungan Kraton tentu akan memiliki prospek yang sangat bagus. “Jadi agar bisa lebih maksimal, pengembangan kawasan Alun-alun tidak perlu tanggung-tanggung,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, praktisi hukum dan pengamat budaya Jawa, Heniy Astiyanto SH mengharapkan, agar studi kelayakan terkait rencana pembangunan area parkir bawah tanah Alun-alun Utara, hendaknya tidak mengabaikan faktor historis, peradaban dan budaya yang menjadi latar belakang keberadaan Alun-alun Utara. Sebab keberadaan Alun-alun Utara, tidak bisa lepas dari struktur sosial, budaya dan geologis Kraton Yogyakarta. Struktur yang dimaksud adalah Kraton Yogyakarta, Alun-alun Utara, Masjid Gedhe dan Pasar Beringharjo.

Menurut Heniy, Alun-alun Utara saat ini merupakan ‘milik’ publik, tidak semata-mata mutlak milik Kraton Yogyakarta atau Pemkot Yogyakarta. Maka, jika nantinya area parkir bawah tanah benar-benar diwujudkan, tidak secara otomatis ‘menghapus’ struktur itu. Harus dihindari hilangnya struktur historis, budaya dan sosial sebagaimana pernah dialami di era Kerajaan Mataram di Kotagede maupun Kerajaan Mataram di Pleret. Jangan sampai nasib Kraton Yogyakarta, akan seperti yang terjadi di bekas dua kerajaan itu, yang sekarang strukturnya sudah tidak utuh lagi.

Heniy Astiyanto menyampaikan, rencana pembangunan area parkir bawah tanah Alun-alun Utara tentu saja dimaksudkan untuk menambahkan ‘asri’ kota Yogyakarta, sekaligus untuk mengatasi minimnya sarana parkir.

Saat ini kawasan Malioboro hingga Alun-alun Utara sudah tidak mampu lagi menampung kendaraan roda empat dan roda dua yang hendak parkir. Karena itu, selain Alun-alun Utara, kiranya perlu juga dicarikan tempat lain yang kemungkinan bisa dijadikan area parkir bawah tanah.

Meski belum mengetahui secara persis bagaimana ‘format’ area parkir bawah tanah itu, Heniy Astiyanto mengusulkan agar nantinya masalah keseimbangan lingkungan tetap dijaga. Jika benar-benar dijadikan area parkir bawah tanah, tentu saja nantinya Alun-alun Utara akan dipenuhi dengan mobil dan motor dengan segala konsekuensinya.

Hal yang paling mencolok terkait dengan keberadaan kendaraan bermotor adalah masalah polusi udara. “Jika polusi udara juga masuk ke area Kraton, apakah nanti tidak akan mengurangi nilai keteduhan Kraton Yogyakarta yang juga menjadi tujuan wisata?” tanya Heniy Astiyanto. (Fik/Hrd)-f

Hal senada juga disampaikan Direktur Indonesia Monitoring Procedure of Law (Implaw) Yogyakarta, Chaniago Iseda. Chaniago yang selama ini juga ‘sibuk’ mengamati soal perpakiran, memandang rencana pembangunan area parkir bawah tanah Alun-alun Utara bukan semata-mata persoalan parkir saja. Pembangunan area parkir bawah tanah Alun-alun Utara juga menyangkut persoalan sektor ekonomi.

Karena itulah, tambah Chaniago, tidak ada salahnya pihak Pemkot Yogyakarta ‘mengajak’ berbagai pihak untuk turut urun rembug. Masyarakat hendaknya turut dilibatkan secara proporsional, agar nantinya program yang ditujukan untuk kemajuan kota itu benar-benar memberikan asas manfaat. Diharapkan, program area parkir bawah tanah Alun-alun Utara juga tidak semata-mata demi kepentingan bisnis, sehingga mengabaikan unsur historis dan budaya yang melingkupi lingkungan Alun-alun Utara, Yogyakarta. “Eksistensi para pedagang di Alun-alun Utara harus juga dipikirkan,” jelas Chaniago.

Sumber: Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta dan ’Underground Structure’

DI tengah polemik soal rencana pembangunan lahan parkir di bawah Alun-alun Utara Yogya, Sri Sultan menegaskan bahwa parkir di bawah Alun-alun utara tidak menghilangkan nilai filosofi, karena yang punya nilai sejarah dan filosofi adalah bagian atas Alun-alun Utara. Bukannya bagian bawah tanah yang sedalam 15 meter.

Terlepas dari pro dan kontra masalah tersebut, orang bisa menduga lima, atau sepuluh tahun mendatang kepadatan lalu lintas, jumlah penduduk Yogya akan meningkat. Selain itu tidak mungkin mencegah produsen mobil agar menghentikan produksinya.

Selama ini sebagian kepadatan lalu lintas diatasi dengan jembatan layang. Tapi melihat apa yang dilakukan negara-negara industri maju seperti Amerika, Eropa, Jepang, bahkan Korea Selatan, pilihan banyak terarah ke bawah tanah. Sehingga muncul istilah subway dan lain-lainnya, dimana bawah tanah tak hanya dimanfaatkan sebagai lahan parkir atau pertokoan, tapi juga sebagai jalur angkutan kota, bahkan antarkota. Tak hanya itu, di Eropa juga dibangun terowongan di dalam laut untuk jalur kereta api.

Di Semarang, ketika muncul usulan untuk membangun gedung bertingkat sebagai lahan parkir yang kini menjadi lapangan Pancasila di Simpanglima, beberapa pakar menolak sembari mengatakan, akan lebih baik jika bangunan semacam itu dibuat di dalam tanah. Pasalnya, menjadikan Lapangan Pancasila sebagai gedung bertingkat akan membuat jalan yang melingkarinya menjadi sebuah lorong, maka lebih baik bikin bangunan di bawah tanah.

Investor mall terbesar dari Prancis, yakni ‘Continent’, juga pernah merencanakan membuat bangunan di bawah tanah di Simpanglima, namun rencana itu gagal dilaksanakan.

Di Indonesia jalur bawah tanah terkesan sebagai hal yang baru, karena selama lahan parkir bawah tanah masih terbatas pada mall-mall, atau hotel berbintang, yang terbukti memang efektif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dibanding parkir di halaman mall, hotel, atau di pinggir jalan umum. Padahal semasa penjajahan Belanda dan Jepang, kegiatan di bawah permukaan tanah sudah lazim, meski lebih banyak digunakan untuk pertahanan maupun gudang senjata dan amunisi.

Seandainya nanti Alun-alun Utara benar-benar akan digali untuk pembangunan lahan parkir bawah tanah maupun tempat perbelanjaan, maka Yogya akan menjadi kota pertama di Indonesia yang memberdayakan areal bawah tanah untuk kepentingan umum. Mungkin di bagian lain kota Yogya juga akan dibuat bangunan bawah tanah yang sering diistilahkan dengan ‘underground structure’.

Para pakar teknik kebanyakan berpandangan bahwa pada masa mendatang, bangunan bawah tanah merupakan alternatif yang mempunyai prospek cerah, karena potensi dan kondisi Indonesia banyak mendukung ke arah aktivitas tersebut. Namun, pekerjaan bawah tanah berisiko tinggi dari segi keselamatan, dan biayanya tinggi, baik pada saat pembuatannya maupun segi kemantapan lubang bukaan (underground opening) kalau nanti sudah jadi.

Untuk itu, dalam pembuatan bangunan bawah tanah, keterlibatan para tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu mulai tahapan rancangan awal sampai tahap konstruksi sangat penting. Jika pembangunan bawah tanah benar-benar dijadikan alternatif, maka para tenaga ahli profesional Indonesia yang berhubungan dengan berbagai proyek penggalian bawah tanah perlu dipersiapkan sebaik mungkin.

Di samping itu penentuan karakteristik, dan perilaku massa batuan semakin penting dengan pesatnya pembangunan struktur yang kompleks, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah.

Kalau pembuatan lahan parkir dan pertokoan di bawah Alun-alun Utara benar-benar terwujud, maka Yogya bisa menjadi proyek percontohan, dimana orang bisa menimba pengalaman teknik, hingga mengenal sarana dan prasarana pembangunan lahan parkir maupun pertokoan di bawah tanah sejak awal pembongkaran tanah hingga tahap akhir pembangunannya.

Namun jangan sampai pembangunan ruang parkir baru di bawah tanah akan membuat kawasan seantero Alun-alun Utara justru makin semrawut, karena adanya ruang parkir baru di bawah tanah bisa menarik minat orang untuk datang dengan menggunakan kendaraan pribadi setelah tersedia ruang parkir baru yang bisa digunakan secara nyaman. Dengan demikian perencanaan pembangunan lahan parkir dan pertokoan di bawah permukaan Alun-alun utara mau tak mau harus menyeluruh ke segala aspek.

Sumber: Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

Saturday, November 12, 2005

Transport Infrastructure for Poverty Reduction: DAC Povnet at work (R. Schmid, Skat)

After a period when infrastructure needs were given a low priority by many donors, infrastructure is today again high on the international development agenda. It is because more and better economic infrastructure is considered as badly needed to support higher and durable rates of growth, and to foster the involvement of the poor women and men in a growth process that benefits them. If such growth, central to the achievement of the MDGs, is to take place, investment of all sorts needs to rise, particularly those tackling the key bottlenecks to growth. Over the period 1999-2002 about 50 billion US$ have been invested in developing countries in transport infrastructure by bilateral donors (60%) and multilateral development banks (40%) - about 3.5 times more than in the water & sanitation sector. However, there are important issues around the volume, quality, and governance of infrastructure, as well as how those investments can deliver benefits to the poor, which need to be addressed in order to maximise the impact of infrastructure on pro-poor growth.

Transport is perhaps the most important infrastructure sector for poverty reduction and pro-poor growth. It is a key facilitator of development, providing services to other sectors (social, economic) and to other development priorities (regional integration, security, etc.). Recent studies estimate economic return on investment projects in average 80% for roads. To be effective, an interconnected - regional, national, local, community - and multimodal transport network is required. This is far from being the case in most low-income countries. While transport infrastructure - particularly rural roads - demonstrates public good characteristics, transport services are usually provided by the private sector. Services can be charged for (e.g. through fuel tax), but it is more difficult to directly charge beneficiaries for making use of the facility. Transport is costly, particularly in areas with low population density, and its infrastructure has high recurrent costs. Transport investment is politically-sensitive, thus subject to political interests and is often accompanied by negative environmental (e.g. pollution) and health (e.g. spread of HIV/AIDS) externalities which impose a disproportionate toll on the poor. Sector responsibilities usually belong to several ministries, making coordination difficult.

Since 2004, the DAC, through its Network on Poverty Reduction (Povnet), has engaged in an ambitious programme of work on pro-poor growth. Infrastructure, together with private sector development and agriculture, is a key strand of this work. Through a Povnet task team on infrastructure that has drawn on the expertise of donors, developing countries, the private sector and civil society, and through international meetings, DAC Members have analysed why investments in infrastructure fell significantly in the 1990s. They have drawn lessons from the limitations of their earlier approaches and, on that basis, developed a set of guiding principles to guide and promote the contribution of infrastructure to pro-poor growth. These concern (i) the importance of developing country-led frameworks as the basis for coordinated donor support, (ii) enhancing the impact on the poor through more attention to how infrastructure can really benefit them, (iii) enhanced management within the sectors where infrastructure investment takes place, in order to achieve sustainable outcomes, and (iv) ways of enhancing finance and making better use of all financial resources.


The "Guiding principles on infrastructure for poverty reduction", which also address how they apply to different infrastructure sectors, will be published soon as DAC guidelines. They represent a framework for building a broader consensus among donors on how best to support infrastructure's contribution to economic growth and poverty reduction. In the transport sector, the guidelines call the donors to:

  • Support assessments of economic and social rates of return of various projects;
  • Collectively and carefully establish their priorities in their sector assistance strategies;
  • Support sector policy reforms to promote safe, regular and environmentally friendly transport networks;
  • Make sure that their transport interventions include poverty reduction impact (e.g. employment, IMTs);
  • Support long term administrative and financial institutional reforms (particularly in maintenance of roads);
  • Focus on service rather than only infrastructure provision as well as on involvement of the private sector;
  • Validate the high importance of the transport sector for pro-poor growth through adequate investments.


The State Secretariat for Economic Affairs (seco) contributes actively, and the SDC Mobility desk sporadically, to the work of the Povnet task team on infrastructure. For further information, see the Povnet website at

http://webdomino1.oecd.org/COMNET/DCD/PovNet.nsf
Source: FOCUS ON MOBILITY, ISSUE NO 5

Pajak Progresif Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor

Semarang. Jumat, 12 November 2005. Pada 2006, Jawa Tengah menerapkan pengenaan pajak progresif kepada para pemilik kendaraan bermotor, menyusul pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang semakin banyak di provinsi ini.

"Kita sudah siap melaksanakan pajak progresif kendaraan bermotor, karena kita mempunyai data lengkap, dukungan perangkat lunak, dan keras yang memadai," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Jateng, Kusdijanto Bambang W di Semarang, Jumat.

Oleh karena itu, katanya, Dipenda Jateng kini mulai melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, DPRD Jateng, dan kesepakatan nasional untuk menerapkan pengenaan pajak progresif.

Ia mengatakan, pertumbuhan kendaraan bermotor di Jateng setiap tahun sangat tinggi, akibat berbagai kemudahan yang diproleh masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor.

Jumlah kendaraan bermotor di Jateng sampai tahun ini, katanya, sekitar 3,8 juta unit yang terdiri dari sepeda motor mencapai 70 persen, sedangkan mobil 30 persen, bahkan jumlahnya tahun 2006 bakal bertambah lagi.

Nantinya pengenaan pajak progresif kepemilikan kendaraan bermotor pertama pajak kendaraan bermotor (PKB)-nya 100 persen, kedua 120 persen, dan ketiga 130 persen, dan keempat 140 persen, katanya.

Tujuan penerapan pajak progresif antara lain supaya orang tak berlomba-lomba membeli mobil baru, dengan adanya pajak progresif orang tak akan mau meminjamkan identitasnya kepada pembeli, dan pembeli akan langsung melakukan balik nama, karena pemilik kendaraan bermotor yang lama tak mau terkena pajak progresif .

"Kita masih menggunakan dua alternatif untuk penerapan pajak progresif di antaranya apakah nama dengan alamat sama atau alamat sama saja, karena hal ini ada titik kelemahan," katanya.

Penggunaan alamat sama dimungkinkan jika pemilik kendaraan bermotor mempunyai anak yang sudah berkeluarga sendiri, tetapi tempat tinggalnya masih sama masak mau dikenakan pajak progresif jelas tak adil, katanya.

Oleh karena itu, langkah paling tepat untuk pengenaan pajak progresif adalah menggunakan nama dan alamat sama, karena hal itu jelas tak akan memberatkan wajib pajak kendaraan bermotor, katanya.

"Sasaran pengenaan pajak progresif antara lain tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor, azas keseimbangan kepemilikan kendaraan bermotor, dan pajak mempunyai fungsi regulasi/mengatur hubungan dengan subsidi silang antara yang mampu serta tak mampu," katanya.

Sumber: Kompas Cyber Media

Tuesday, October 04, 2005

Senin, 03 Okt 2005, 06.30-17.00 : Dua Ruas Jalan Thamrin-Sudirman Tutup

Suasana di sepanjang Jalan Sudirman dan Thamrin kemarin terlihat berbeda dari hari biasanya. Tidak ada satu kendaraan pun yang melintas di kawasan itu. Sangat lengang dan bebas polusi. Menariknya, jalan protokol yang biasanya macet itu dipenuhi ribuan pengayuh sepeda.

Dua ruas jalan itu mulai pukul 06.30 hingga 17.00 kemarin memang sengaja ditutup. Penutupan itu dilakukan untuk memperingati Hari Bebas Polusi (Car Free Day) dan pelaksanaan Perda No 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara.

Acara yang dihelat Clean Air Project seperti Swisscontact dan Pelangi Indonesia itu menyuguhkan beragam acara untuk memeriahkan event itu.

Acara yang dimulai pukul 06.30 itu diisi konvoi sekitar 3000 sepeda dari Bundaran Senayan hingga Bundaran HI. Aksi ini dilakukan siswa Pangudi Luhur dan anggota Bike to Work (komunitas sepeda ontel). Acara ini dianggap dapat menyadarkan kaum perkotaan tentang pentingnya kualitas udara yang bersih.


Acara ini memang hanya sebagian dari rangkaian event yang digelar kemarin itu. Salah satunya yang paling di tunggu-tunggu adalah Clean Air Award 2005.

Anugerah itu diberikan oleh Clean Air Project - Swisscontact, kepada masyarakat yang secara inovatif telah melakukan kegiatan yang berdampak positif untuk perbaikan kualitas udara Jakarta. "Tujuan memberikan penghargaan atau apresiasi bagi usaha-usaha mandiri dan inovatif yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam menanggulangi pencemaran udara di Jakarta" papar Riana Sinaga salah satu panitia.

Dan bedasarkan pengamatan dari dari Swisscontact dengan pertimbangan itu maka Clean Air Award tahun ini diberikan pada dua kelompok. Yaitu SMU Pangudi Luhur untuk kategori massive movement. Mereka itu telah melakukan konvoi Sepeda Merdeka tanggal 17 agustus lalu sebagia bentuk peringatan hari kemerdekaan RI. Sedangkan untuk kategori lifestyle leader jatuh pada Bike to Work Community Indonesia. komunitasi itu telah menggunakan sepeda sebagai alat transportasi untuk bekerja dan dilaksanakan minimum dua kali sebulan.

Sebagai bagian dari kampanye udara bersih, Clean Air Project juga menyelenggarakan lomba foto kondisi dan upaya penurunan pencemaran udara. Sekedar informasi, menurut survey Badan Lingkungan Hidup Dunia (UNEP), Jakarta merupakan kota terpolusi ketiga didunia. Posisi pertama dan kedua ditempati oleh Mexico dan Bangkok. Dan sekitar 70 persen kontribusi pencemaran udara itu berasal dari knedaraan bermotor. Akibat polusi udara, kemacetan,dan pemborosan bahan bakar itu mengakibatkan kerugian Rp 12,8 Trilyun (menurut survey Yayasan Pelangi, 2003).

Kontribusi kemacetan dan pemborosan bahan bakar itu diakibatkan oleh pertambahan kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan setiap tahun. Bahkan tahun 2004 terdapat 4.5 juta kendaraan bermotor dan rata-rata meningkat 10,71 persen tiap tahun (data Polda tahun 2005). Dan tiap hari ada 296 pengajuan STNK baru dan ini tentunya memerlukan pertambahan jalan sekitar 1.776 meter. Sedangkan jumlah kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum adalah 98,15 persen banding 1,85 persen.

Source : Jawa Pos

Monday, October 03, 2005

Tarif Angkutan Dalam Kota Kemungkinan Naik 40%

JAKARTA--MIOL: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memperkirakan kenaikan tarif angkutan kota dan bus di wilayahnya berkisar 36-40%. Meski belum mendapat persetujuan dari DPRD, tarif baru itu akan diumumkan hari ini.

"Rumusan tarif tersebut didasarkan pada presentasi perwakilan stake holder seluruh angkutan darat di Jakarta," ungkapnya di sela acara World Habitat Day 2005 di Jakarta, Senin (3/10). Hadir dalam acara itu Wapres Jusuf Kalla, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menteri Perumahan Rakyat M Yusuf Asy'ari.

Sutiyoso menjelaskan, besaran kenaikan tarif tersebut itu sudah dirumuskan oleh Dewan Transportasi Kota. Apabila dihitung berdasarkan kenaikan harga BBM, naiknya sekitar 36%. "Tapi setelah dikaitkan dengan komoditi lain, seperti spare part menjadi 40%," ungkapnya.

Ketika ditanya kenapa usulan besaran kenaikan begitu besar, Sutiyoso hanya mengatakan, jumlah itu masih lebih baik. "Pengusaha mengusulkan kenaikannya sebesar 100%," jelasnya.

Sebelumnya, DPD Organda DKI mengusulkan tarif mikrolet dinaikkan menjadi Rp2.650 per 14 km dari tarif sebelumnya Rp1.900. Sedangkan bus Metromini/Kopaja diusulkan naik menjadi Rp2.500 dari Rp1.400, bus besar reguler Rp2.400 dari Rp1.300, bus Patas biasa dari Rp3.400 menjadi Rp1.600, dan bus Patas AC yang tarifnya sejak 2001 sebesar Rp3.300 akan dinaikan menjadi Rp4.800. (EC/OL-06)

Sunday, October 02, 2005

Menhub Minta Pemda Segera Tetapkan Tarif Baru Angkutan

JAKARTA--MIOL: Menteri Perhubungan Hatta Radjasa meminta pemerintah daerah agar segera menetapkan tarif baru angkutan supaya pemberi layanan jasa transportasi di wilayah mereka tidak melakukan aksi mogok menuntut kenaikan ongkos sehubungan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).
"Begitu BBM naik, secepatnya tentukan tarif baru," kata Hatta Radjasa di sela-sela peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Biaya, Jakarta, Sabtu (1/10).
Hatta mengatakan bahwa permintaannya tersebut sudah dilakukan pada sidang kabinet yang diikuti oleh seluruh gubernur di Indonesia. Dia mengatakan bahwa tarif angkutan baru itu merupakan wewenang pemda
mulai dari bupati, walikota dan gubernur.
Namun Hatta meminta agar semua pihak jangan melakukan aksi yang dapat merugikan karena jika ada pemogokan masyarakat pengguna jasa transportasi akan menjadi korban.
Menhub juga sudah melakukan koordinasi dengan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto untuk mengendalikan kondisi di lapangan guna menjaga kemungkinan adanya gangguan transportasi. Namun Hatta mengatakan sebenarnya banyak supir angkutan umum yang tidak mau mogok.
"Mereka jalan terus tapi ada yang menyetop," kata Hatta. Ia yakin bahwa supir-supir tersebut masih ingin mencari nafkah namun ada yang memprovokasi untuk mogok.
Mengenai besarnya kenaikan tarif yang layak, Hatta menyebutkan angka sekitar 20 persen. Hatta mengatakan pada saat rapat kabinet dengan para gubernur dia telah membagikan perumusan dan komponen mengenai tarif angkutan. Pengaruh kenaikan BBM terhadap bus sedang sekitar 13-14 persen, sementara angkutan kota sebesar 21,2 persen jika kenaikan BBM mencapai 100 persen.
Ia mengatakan bahwa saat ini premium hanya naik sekitar 87,5 persen sehingga jika ingin melakukan kenaikan yang adil maka maksimum tarif naik 21,2 persen. Ia juga mengatakan ada 12 komponen yang menentukan tarif antara lain biaya terminal dan BBM. (Ant/OL-06)

Tarif Angkutan Antar Propinsi Naik 23 Persen

metrotvnews.com, Jakarta: Tarif Angkutan Kota AntarProvinsi (AKAP) dan tarif Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan resmi naik mulai besok. Tarif AKAP rata-rata naik sebesar 23 persen. Pengumuman kenaikan tarif AKAP dan ASDP ini disampaikan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa di Jakarta, Sabtu (1/10). Selain itu, kata Hatta, pemerintah juga meluncurkan paket insentif yang berlaku mulai November 2005.

Tarif AKAP naik 23 persen untuk Wilayah I, yang meliputi kota-kota di Pulau Sumatra, Jawa, dan Bali. Tarif bawah naik menjadi Rp 76 per penumpang per kilometer, sementara tarif atas, yakni ketika penumpang ramai seperti saat libur panjang atau akhir pekan menjadi Rp 114 per penumpang per km. Sementara itu untuk Wilayah II yang meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia Timur, tarif bawah naik menjadi Rp 84 per penumpang per km. Sedangkan tarif atas menjadi Rp 126 per penumpang per km.

Sementara untuk tarif bus sedang dalam kota, bus besar, dan angkutan penumpang umum besaran kenaikan diserahkan kepada pemerintah daerah dengan referensi antara 23 hingga 28 persen. Untuk angkutan sungai danau dan penyebrangan naik 39 persen. Namun, pemerintah belum menetapkan kenaikan tarif kereta api kelas ekonomi.

Hatta mengakui, beberapa daerah lambat merespons atas kenaikan harga bahan bakar minyak. Terbukti hingga saat ini belum ada ketetapan baru untuk tarif angkutan kota dan bus sedang dalam kota. Hatta menegaskan, Dephub tidak berwenang menerapkan tarif angkutan kota. Sebab, itu menjadi wewenang penuh gubernur. Hatta mengimbau kepada kepala daerah untuk segera menetapkan tarif angkutan kota. Selain merugikan para sopir, lambatnya penetapan tarif baru akan memunculkan keributan di masyarakat. Di sisi lain juga suka ada yang memanfaatkan untuk keuntungan pribadi. "Saya mengimbau untuk secepat mungkin," kata Hatta.

Hatta menambahkan, pemerintah juga meluncurkan paket intensif yang akan berlaku mulai November mendatang. Paket intensif yang dimaksud terdiri dari pengurangan pajak kendaraan bermotor penumpang umum sebesar 50 persen, pengurangan jembatan timbang untuk mengurangi pungutan liar dan keringanan impor mesin untuk alat berat.

Bayar dengan Rp 50 Ribu Timbulkan Antrean di Pintu Tol

Kamis, 29 September 2005 | 16:16 WIB TEMPO Interaktif, Bekasi: Kemacetan jalan tol pada akhir pekan terjadi karena pengguna jasa jalan tol membayar dengan uang pecahan Rp 50 ribuan. Akibatnya, petugas tol membutuhkan waktu lama untuk menghitung uang kembalian. "Biasanya hanya 4 detik kini menjadi 14-17 detik," kata Direktur Utama PT Jasa Marga Syarifuddin Allambai, Kamis (29/9).

Dia menjelaskan, jalan tol Purbalingga-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi), tak kurang dari 30 persen pengguna jasa tol membayar dengan uang Rp 50 ribuan dan 11 persen Rp 100 ribuan.

Mereka, katanya, sengaja menukar uang untuk keperluan liburan akhir pekan. Akibatnya, antrean sampai lima kilometer di pintu tol Purbaleunyi. Rekayasan menambah gardu sudah dilakukan dari empat pintu menjadi tujuh pintu. "Tapi tetap saja terjadi kepadatan," katanya.

Menteri: Jembatan Timbang Akan Dikurangi

Jum'at, 30 September 2005 | 06:26 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Perhubungan Hatta Radjasa menyatakan akan mengurangi jumlah jembatan timbang. Ia mengaku telah memerintahkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh jembatan timbang.

"Setelah ada laporan, saya akan memangkas jumlah jembatan timbang secara signifikan. Tetapi tidak boleh dihapus sama sekali, sebab itu untuk menjaga batasan beban (kendaraan kargo)," kata Hatta, Kamis (29/9).

Seperti diketahui, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) meminta pemerintah menghapus jembatan timbang sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Pungutan-pungutan yang ada di jembatan-jembatan timbang tersebut, menurut GAPMMI, menyebabkan pengusaha mengeluarkan biaya tinggi yang tidak perlu.

Hatta membantah ada pungutan pada jembatan timbang, kecuali bila terjadi kelebihan beban, maka akan ada denda. Keberadaan jembatan timbang itu, menurutnya, tetap diperlukan untuk menjaga jalan agar tidak rusak akibat dilewati kendaraan yang kelebihan beban.

Jembatan tersebut, menurut Hatta, harus dikurangi jumlahnya karena terlalu banyak. Di Pulau Jawa saja jembatan timbang mencapai 140. "Tetapi untuk mengurangi jembatan timbang harus ada dasar yang logis, di posisi mana yang harus dihapus. Maka itu saya masih menunggu laporan tim terlebih dahulu," ujarnya.

Busway Setor Rp 76,2 M

Kamis, 29 September 2005

JAKARTA (Suara Karya): Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengatakan, terhitung sejak Februari 2004 sampai 24 September 2005, BP TransJakarta Busway telah menyetor ke kas daerah hasil penjualan tiket sebesar Rp 76,2 miliar.

Dari laporan BP TransJakarta Busway, kata Sutiyoso, selama 20 bulan, penumpang busway koridor I Blok M - Kota mengalami kenaikan cukup signifikan. Selama 20 bulan beroperasi, rata-rata penumpang per bulan sebanyak 1,9 juta orang.

Hal itu dikemukakan Gubernur Sutiyoso saat menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT Telkom Tbk dengan BP TransJakarta Busway di halte busway depan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Rabu kemarin.

Dalam kerja sama itu BP TransJakarta Busway menyediakan tempat (halte) untuk dipasangi telepon umum, sedangkan Telkom memasang Circuit Central Television (CCTV) di setiap halte busway, sehingga gerakan penumpang busway bisa langsung terpantau dari kantor BP TransJakarta Busway

Setelah penandatanganan naskah kerja sama yang dilakukan Dirut PT Telkom Arwin Rasyid dan Kepala BP TransJakarta Busway Bambang Gardjito, Gubernur Sutiyoso mencoba telepon umum yang terpasang di halte busway Monas. Sutiyoso mengatakan, dengan tersedianya fasilitas komunikasi di halte-halte, berarti busway selangkah lebih maju dalam pelayanan kepada masyarakat. Busway telah mampu membangun image masyarakat bahwa Pemprov DKI sungguh-sungguh berupaya memberikan pelayanan transportasi kepada warga Kota Jakarta.

"Saat pembangunan busway koridor I Blok M - Kota, banyak mendapat kritikan. Setelah koridor I beroperasi, masyarakat mendesak untuk segera dibangun koridor berikutnya II dan III sampai koridor 15," kata Gubernur Sutiyoso.

Sementara itu, Direktur Utama PT Telkom Erwin Rasyid menyesalkan vandalisme (perusakan-red) telepon umum oleh warga Ibukota. "Sekarang ini banyak telepon umum yang tidak berfungsi karena adanya vandalisme berupa perusakan dan pengambilan boks telepon oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar Erwin. (Lourentius)

Source:SuaraKarya