Monday, November 28, 2005

PARKIR BAWAH TANAH ALUN-ALUN UTARA ; Sentana dan Kerabat Kraton Menolak

21 Mei 2005

Kalangan sentana maupun kerabat kraton, merasa keberatan terhadap wacana bakal dibangunnya area parkir bawah tanah di Alun-alun Utara. Sebab dikhawatirkan, adanya area parkir bawah tanah itu, akan dapat merusak hubungan historis, kultural maupun nilai-nilai filosofi dan spiritual Kraton Ngayogyakarto.

Demikian disampaikan salah seorang kerabat Kraton, GBPH Acun Hadiwidjoyo, Jumat (20/5), menanggapi rencana pembangunan area parkir bawah tanah di Alun-alun Utara. Menurutnya, dari pembicaraan yang dilakukan dengan kerabat Kraton, mulai keturunan HB I hingga HB VIII, sebagian besar menyatakan sangat keberatan terhadap wacana yang berkembang itu.

Diakui Acun, jika keberadaan Alun-alun Utara khususnya dan kompleks Kraton pada umumnya, secara kultural memang bukanlah menjadi milik pribadi Sultan. Namun di dalamnya, juga terdapat sentana, kerabat dan juga rakyat. Sehingga untuk membuat perubahan atau pembangunan terhadap lingkungan Kraton, apalagi jika sudah menyangkut terhadap kemungkinan bisa merubah nilai-nilai filosofi, kultural, spiritual maupun historisnya, seluruh pihak mestinya dilibatkan untuk diajak rembugan.

Namun demikian, Acun mengakui cukup menghargai terhadap wacana yang berkembang dalam pembangunan area parkir bawah tanah di Alun-alun Utara itu. Bahkan ia juga menyatakan, jika perlu kawasan Alun-alun Utara bisa difungsikan secara lebih maksimal, untuk dikembangkan sebagai kawasan pusat bisnis dan hiburan. Sebab ia yakin, kawasan lingkungan Kraton tentu akan memiliki prospek yang sangat bagus. “Jadi agar bisa lebih maksimal, pengembangan kawasan Alun-alun tidak perlu tanggung-tanggung,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, praktisi hukum dan pengamat budaya Jawa, Heniy Astiyanto SH mengharapkan, agar studi kelayakan terkait rencana pembangunan area parkir bawah tanah Alun-alun Utara, hendaknya tidak mengabaikan faktor historis, peradaban dan budaya yang menjadi latar belakang keberadaan Alun-alun Utara. Sebab keberadaan Alun-alun Utara, tidak bisa lepas dari struktur sosial, budaya dan geologis Kraton Yogyakarta. Struktur yang dimaksud adalah Kraton Yogyakarta, Alun-alun Utara, Masjid Gedhe dan Pasar Beringharjo.

Menurut Heniy, Alun-alun Utara saat ini merupakan ‘milik’ publik, tidak semata-mata mutlak milik Kraton Yogyakarta atau Pemkot Yogyakarta. Maka, jika nantinya area parkir bawah tanah benar-benar diwujudkan, tidak secara otomatis ‘menghapus’ struktur itu. Harus dihindari hilangnya struktur historis, budaya dan sosial sebagaimana pernah dialami di era Kerajaan Mataram di Kotagede maupun Kerajaan Mataram di Pleret. Jangan sampai nasib Kraton Yogyakarta, akan seperti yang terjadi di bekas dua kerajaan itu, yang sekarang strukturnya sudah tidak utuh lagi.

Heniy Astiyanto menyampaikan, rencana pembangunan area parkir bawah tanah Alun-alun Utara tentu saja dimaksudkan untuk menambahkan ‘asri’ kota Yogyakarta, sekaligus untuk mengatasi minimnya sarana parkir.

Saat ini kawasan Malioboro hingga Alun-alun Utara sudah tidak mampu lagi menampung kendaraan roda empat dan roda dua yang hendak parkir. Karena itu, selain Alun-alun Utara, kiranya perlu juga dicarikan tempat lain yang kemungkinan bisa dijadikan area parkir bawah tanah.

Meski belum mengetahui secara persis bagaimana ‘format’ area parkir bawah tanah itu, Heniy Astiyanto mengusulkan agar nantinya masalah keseimbangan lingkungan tetap dijaga. Jika benar-benar dijadikan area parkir bawah tanah, tentu saja nantinya Alun-alun Utara akan dipenuhi dengan mobil dan motor dengan segala konsekuensinya.

Hal yang paling mencolok terkait dengan keberadaan kendaraan bermotor adalah masalah polusi udara. “Jika polusi udara juga masuk ke area Kraton, apakah nanti tidak akan mengurangi nilai keteduhan Kraton Yogyakarta yang juga menjadi tujuan wisata?” tanya Heniy Astiyanto. (Fik/Hrd)-f

Hal senada juga disampaikan Direktur Indonesia Monitoring Procedure of Law (Implaw) Yogyakarta, Chaniago Iseda. Chaniago yang selama ini juga ‘sibuk’ mengamati soal perpakiran, memandang rencana pembangunan area parkir bawah tanah Alun-alun Utara bukan semata-mata persoalan parkir saja. Pembangunan area parkir bawah tanah Alun-alun Utara juga menyangkut persoalan sektor ekonomi.

Karena itulah, tambah Chaniago, tidak ada salahnya pihak Pemkot Yogyakarta ‘mengajak’ berbagai pihak untuk turut urun rembug. Masyarakat hendaknya turut dilibatkan secara proporsional, agar nantinya program yang ditujukan untuk kemajuan kota itu benar-benar memberikan asas manfaat. Diharapkan, program area parkir bawah tanah Alun-alun Utara juga tidak semata-mata demi kepentingan bisnis, sehingga mengabaikan unsur historis dan budaya yang melingkupi lingkungan Alun-alun Utara, Yogyakarta. “Eksistensi para pedagang di Alun-alun Utara harus juga dipikirkan,” jelas Chaniago.

Sumber: Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home