Monday, November 28, 2005

RENCANA PEMBANGUNAN LAHAN PARKIR BAWAH TANAH ; Ketua Dewan Kota Belum Terima Laporan

28 November 2005

DPRD Kota belum mendapat laporan mengenai kelanjutan rencana pembangunan parkir bawah tanah di Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta. Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) belum melakukan ekspose di depan dewan. Demikian dikemukakan Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Arif Noor Hartanto, Sabtu (26/11) terkait dengan telah dilakukannya pembangunan parkir bawah tanah di Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta. “Kami akan pro aktif dengan permasalahan parkir bawah tanah, rencana keseluruhan parkir bawah tanah perlu kami tahu sebelum langkah lanjut,” ujar Arif.

Dikemukakan Arif, komisi C yang merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang terkait dengan persoalan ini, belum memberikan laporan rinci mengenai persoalan ini. Meski demikian pihaknya berharap laporan tersebut dapat diperoleh.

Dikemukakan Arif, Sri Sultan Hamengku Buwono X telah mengizinkan revitalisasi dilakukan di bawah Alun-alun Utara. Sebagai Raja Kraton Yogyakarta, pernah berpendapat adanya lahan parkir di bawah Alun-alun Utara tidak menghilangkan nilai filosofis serta kultur yang ada di dalam Kraton.

Ketua Presidium Paguyuban Komunitas Malioboro (PPKM) Yogyakarta, Sujarwo Putra curiga pembangunan parkir bawah tanah Alun-alun Utara hanya sebagai kedok agar bisa didirikan pusat perbelanjaan di dalamnya. “Jika kecurigaan ini nantinya terbukti, maka justru menambah masalah kota, terlebih menyangkut kepadatan arus lalu linas di kawasan Malioboro.

Menurutnya, kecurigaan itu cukup beralasan karena tidak mungkin seorang investor berani menanam investasi sedemikian besar hanya untuk sebuah jasa parkir saja. Tentunya harus didukung sarana pendukung yang lain, bahkan bukan tidak mungkin sarana pendukung tersebut adalah pusat perbelanjaan.

Dari permasalahan itu, bisa saja lahan parkir bawah tanah yang tersedia hanya mencukupi untuk parkir pengunjung perbelanjaan saja, sehingga permasalahan menyangkut lahan parkir di kawasan Malioboro tinggal sebatas angan-angan.

Sedangkan mantan Ketua Pansus Tata Ruang DPRD DIY, Nazaruddin mengemukakan, pembangunan tempat parkir di bawah Alun-alun harus sesuai dengan tata ruang yang ada. Meski demikian, sudah seharusnya Pemkot dalam pembangunan tersebut sesuai dengan tata ruang dan tidak melanggar aturan yang berlaku.

“Soal pembangunan ini memang menjadi kewenangan pihak Pemkot,” kata Nazaruddin yang juga Ketua Komisi D.

Sementara itu, Wakil Ketua Ikatan Keluarga Gunungkidul (IKG) di Jakarta Subani SH MHum menyesalkan langkah pemerintah untuk membangun kawasan parkir bawah tanah dan pusat perbelanjaan di bawah Alun-alun Utara. “Pembangunan tersebut akan berimplikasi terhadap menurunnya wibawa Kraton Yogyakarta. Karena kesakralan dan keangkeran Kraton akan semakin berkurang,” katanya dalam siaran pers yang dikirim ke Sub Biro KR Wonosari, Jalan Sumarwi 34 A Wonosari, Gunungkidul, Minggu (27/11).

Kraton Yogya yang selama ini merupakan daya tarik tersendiri bagi warga di luar DIY, sebaiknya dipertahankan kesakralannya. Karena banyak wisatawan yang datang ke Yogya untuk melihat dan merasakan Kraton karena dinilai mempunyai nilai historis, nilai magis dan sakral. Jika kemudian sekarang dilakukan pembangunan kawasan parkir dan pusat perbelanjaan, dapat menurunkan daya tarik wisatawan yang akan menikmati kondisi Kraton secara alami, tambahnya.

Sejatinya, pemerintah propinsi dan kota dapat saja membangun kawasan parkir dan pusat perbelanjaan yang tidak menggunakan bawah Alun-alun Utara.

Menurut Subani SH MHum yang juga seorang pengacara di Jakarta ini, memberikan alternatif di kompleks Stasiun Tugu. Caranya, pemberhentian kereta api ini dipindahkan ke Yogyakarta bagian barat.

Sumber: Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home