Monday, November 28, 2005

STUDI PEMBANGUNAN PARKIR BAWAH TANAH; Alun-alun Utara Dibor 6 Titik Sedalam 30 Meter

25 November 2005

Gagasan merevitalisasi Kawasan Alun-alun Utara Yogyakarta dan Malioboro antara lain dengan menjadikannya sebagai kawasan parkir dan pusat perbelanjaan bawah tanah serta pedestrian (pejalan kaki), tampaknya semakin mendekati kenyataan. Setidaknya hal itu terlihat dari dimulainya studi struktur tanah di Alun-alun Utara Yogyakarta, dengan dilakukannya pengeboran sedalam 30 meter.

Sudah sejak Minggu (20/11) lalu, sejumlah petugas pengeboran dari perusahaan Sofoko Jakarta, melakukan pengeboran di sejumlah titik di Alun-alun Utara Yogyakarta. Hingga Kamis (24/11), aktivitas pengeboran terus berjalan.

Saat KR menyaksikan proses pengeboran kemarin, kegiatan pengeboran sudah dilakukan di tiga titik. Yakni di sudut Timur Laut, sebelah Utara Ringin Kurung Barat, serta di Barat Daya Alun-alun Utara. Sejumlah petugas pun sejak pagi sibuk melakukan pengeboran menggunakan peralatan bor didukung tenaga diesel.

Seorang petugas pengeboran, Syaiful, ketika ditanya KR mengatakan, pihaknya hanya bertugas melaksanakan kegiatan pengeboran. Sedang mengenai berbagai rencana pembangunan selanjutnya pasca pengeboran tersebut, ia mengaku tidak tahu persis. Namun yang ia dengar, di kawasan itu akan dibangun areal parkir dan pusat perbelanjaan di bawah tanah.

“Kami tahunya hanya melakukan pengeboran tanah sedalam 30 meter untuk mengetahui struktur dan kondisi, sekaligus pengecekan tanah. Setelah dibor, nanti akan diketahui struktur dan kondisi tanah di bawah Alun-alun ini. Rencananya di sini akan dilakukan pengeboran di enam titik, yakni dua di tengah dan empat di masing-masing sudut Alun-alun Utara. Kalau persisnya nanti akan dibangun apa, coba saja tanya kepada pimpinan saya kalau datang ke sini,” ujar Syaiful.

Selain pengeboran enam titik di Alun-alun Utara, menurut Syaiful, ia dan teman-temannya dari Sofoko juga ditugasi melakukan pengeboran cek struktur dan kondisi tanah di 10 titik di sepanjang Jl Malioboro. Kemungkinan pengeboran berdiameter sekitar 10 centimeter itu akan dilakukan di trotoar Malioboro.

Aktivitas pengeboran di Alun-alun Utara itu juga mengundang perhatian masyarakat. Tidak sedikit warga yang mendatangi lokasi pengeboran untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut. Setelah dibor, menurut beberapa petugas, lobang berdiameter sekitar 10 centimeter dan sedalam 30 meter itu akan dilapisi dengan bentonite agar tanah disekitarnya tidak menutupi lobang hasil pengeboran.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sendiri ketika dikonfirmasi KR di Kepatihan kemarin menyatakan, gagasan merevitalisasi Kawasan Alun-alun Utara dan Malioboro memang bukan lagi sebatas wacana. Melainkan sudah menjadi rencana Pemkot Yogyakarta dan Pemprop DIY yang pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

Kendati demikian, soal sejauhmana perkembangan dari pelaksanaan rencana membangun pusat parkir dan belanja bawah tanah di bawah Alun-alun Utara tersebut, Sultan mengaku belum tahu persis. Termasuk dimulainya pengeboran untuk cek struktur dan kondisi tanah itu pun Sultan mengaku belum tahu.

“Itu soal teknis ya, saya tidak tahu persis. Saya malah belum tahu. Coba saja tanya ke Pemkot Yogyakarta atau Mas Hadiwinoto (KGPH H Hadiwinoto-Red). Sebab yang mengurusi segala perizinan dan lain sebagainya kan Pemkot Yogya dan Mas Hadi yang dari pihak Kraton Yogya. Ya dicek saja. Tapi kalau soal parkir itu memang bukan wacana lagi,” kata Sultan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bappeda Kota, Tri Djoko Susanto mengatakan, pengeboran yang dilakukan masih sebatas tes kepadatan tanah. “Tes ini harus dilakukan untuk mengetahui kepadatan tanah, karena berkait langsung dengan konstruksi bangunan dan fondasi. Tes kepadatan tanah ini, juga berkaitan dengan kondisi bangunan diatasnya,” kata Tri Djoko.

Ditambahkan Tri Djoko, untuk pembangunan areal parkir bawah tanah ini, MoU dipecah menjadi tiga, sesuai dengan kepemilikan tanah. MoU yang pertama berkaitan dengan tanah milik Kraton, MoU kedua berkaitan dengan tanah milik Pemprop dan MoU ketiga berkaitan dengan tanah milik Pemkot.

“Dengan pemecahan MoU ini, maka akan lebih mudah dan efisien dalam pelaksanaan karena investor berhubungan langsung dengan pemilik tanah atau aset bangunan diatasnya,” kata Tri Djoko.

Sumber: Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home